ROKAN HULU (RA) - Tindak pidana korupsi terus menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Aktivis anti-korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan menggeledah kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut.
Imam Ade Saputra, S.H., salah seorang aktivis anti-korupsi, dengan tegas meminta KPK untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan praktik korupsi yang terjadi di beberapa OPD di Rokan Hulu. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mencegah dampak buruk yang lebih luas.
"Dengan banyaknya pejabat tingkat provinsi Riau yang sudah diperiksa KPK, mulai dari kepala dinas hingga Sekretaris DPRD Provinsi Riau, kami berharap KPK juga turun ke Kabupaten Rokan Hulu," ujar Imam pada Selasa (21/1).
Imam menambahkan bahwa penyelidikan terhadap seluruh OPD di Rokan Hulu sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menyatakan bahwa keberadaan koruptor di wilayah yang dikenal sebagai "Negeri Seribu Suluk" hanya akan membuat Rokan Hulu tertinggal jauh dibandingkan kabupaten lain di Riau.
"Kalau koruptor masih berkeliaran, saya pastikan Rokan Hulu akan terus tertinggal. Ditambah lagi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini jauh dari stabil, dan lapangan pekerjaan yang dinantikan juga tidak kunjung ada," tegas Imam.
Imam juga mengkritik kinerja OPD di Rokan Hulu yang menurutnya tidak maksimal dan menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi. Selain itu, ia menilai penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat masih lemah, begitu juga pengawasan oleh DPRD.
“Kita sudah muak dengan kinerja OPD di Rokan Hulu. Banyak indikasi dugaan korupsi, dan DPRD sebagai lembaga pengawasan juga melempem,” kata Imam.
Imam juga mengingatkan bahwa KPK baru saja menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau terkait dugaan korupsi. Ia berharap langkah serupa segera dilakukan di Rokan Hulu untuk membongkar praktik-praktik korupsi yang selama ini menjadi penghambat kemajuan daerah.
"KPK baru saja menggeledah Kantor PU Provinsi Riau hari Senin kemarin. Oleh karena itu, kami meminta KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor OPD di Rokan Hulu," ujar Imam.