Dampak Bukaan Waduk PLTA Bikin Banjir dari Kampar ke Pelalawan, DPRD Riau Desak Pemprov Bertindak

Dampak Bukaan Waduk PLTA Bikin Banjir dari Kampar ke Pelalawan, DPRD Riau Desak Pemprov Bertindak
Ilustrasi banjir (sumber:internet)

RIAU (RA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) bertindak membantu masyarakat yang terdampak banjir pasca dibukanya pintu waduk PLTA Koto Panjang.

Anggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Pelalawan-Siak, Abdullah, mengungkap bukaan pintu waduk itu membuat meluapnya Sungai Kampar yang membentang dari Kampar, Kuansing, hingga Pelalawan. Ditambah lagi saat ini hujan turun hampir setiap hari sehingga menambah jumlah air.

Abdullah mengaku memahami persoalan dibukanya pintu waduk PLTA Koto Panjang. Namun ia menyayangkan sikap Pemprov yang lepas tangan dan membiarkan masyarakat terdampak banjir seolah-olah itu resiko yang sudah selayaknya ditanggung masyarakat sendirian.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak pemerintah untuk segera turun tangan membantu masyarakat terdampak banjir. Ia meminta agar perhatian diberikan secara menyeluruh, termasuk kepada warga yang kehilangan tempat tinggal dan sekolah yang terdampak banjir.

"Pemerintah harus cepat bertindak, karena ini menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya, Selasa (21/1/25)

Abdullah menekankan sudah saatnya pemerintah mencari cara agar kehidupan masyarakat tetap bisa berjalan seperti biasa meskipun pintu waduk dibuka.

Sebab kenyataannya, banjir yang melanda wilayah Pelalawan ini menyebabkan terganggunya aktivitas belajar-mengajar di sekolah-sekolah. Beberapa sekolah bahkan terpaksa meliburkan kegiatan tatap muka.

Selain itu, tambah Abdullah, genangan air yang berkepanjangan berpotensi menyebabkan berbagai penyakit, seperti demam berdarah dan infeksi saluran pernapasan.

Sebelumnya desakan juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri. Menurut Edi, keberadaan PLTA seharusnya tidak hanya fokus pada pembangkit listrik, tetapi juga memastikan masyarakat sekitar tidak dirugikan. Ia menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam membantu masyarakat terdampak banjir.

"Keberadaan PLTA itu bukan hanya soal listrik. Mereka harus memikirkan dampaknya. Masyarakat tidak boleh menjadi korban banjir akibat pengelolaan PLTA yang tidak bijak. Tanggung jawab mereka harus jelas," kata dia, Senin (20/1/25).

Dalam pandangannya, investasi besar seperti PLTA harus diimbangi dengan kepedulian sosial yang nyata. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih aktif menyuarakan kebutuhan masyarakat kepada manajemen PLTA.

"Kita tidak anti-investasi. Namun, investasi yang merugikan masyarakat tidak bisa dibiarkan. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban, bukan pilihan. Kami akan memastikan PLTA Koto Panjang memenuhi kewajibannya," pungkasnya.

#DPRD Provinsi Riau

index

Berita Lainnya

index