RIAU (RA) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, angkat bicara terkait perbedaan angka defisit APBD Riau tahun 2025 yang belakangan menjadi polemik.
Ia membela pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Riau SF Hariyanto yang menyebutkan defisit hanya Rp132 miliar dan menyayangkan pernyataan Pj Sekdaprov Riau, Taufik OH, yang menyebutkan defisit mencapai Rp3,5 triliun.
Eet juga menyayangkan pemberitaan yang seolah-olah dibesar-besarkan sebab defisit tidak hanya terjadi di Provinsi Riau melainkan seluruh daerah di Indonesia.
"Defisit itu memang ada, tapi hampir semua daerah di Indonesia mengalaminya. Pemerintah sudah lakukan penghematan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, termasuk pemangkasan perjalanan dinas, Bimtek, hingga penundaan pelantikan CPNS dan PPPK," kata Eet, Senin (24/3/2025).
Politikus Partai Golkar itu menilai Wagub lebih memahami kondisi anggaran dibanding Pj Sekdaprov sebab Wagub SF Hariyanto pernah menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau saat beliau menjabat sebagai Sekdaprov Riau. Sebagai Sekdaprov, ia secara otomatis memimpin TAPD, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran daerah. SF Hariyanto juga pernah menjadi Pj Gubernur saat era kepemimpinan Syamsuar dan Edy Natar Nasution berakhir.
"Tahun 2025, Wagub sudah menyampaikan defisit Rp132 miliar. Taufik OH bukan orang berlatar belakang TAPD, jadi sebaiknya tidak sok tahu. Yang paling paham adalah Wagub," tegas Eet.
Eet juga menyebutkan bahwa defisit sebesar Rp1,7 triliun pernah dialami Riau di masa lalu dan berhasil ditangani. Ia pun meminta Taufik OH bertanggung jawab atas pernyataan soal defisit Rp3,5 triliun.
Sebelumnya, Taufik OH menyampaikan potensi defisit sebesar Rp3,5 triliun setelah menghitung ulang pendapatan tahun 2024 yang hanya terealisasi 85,38 persen. Ia menjelaskan, tunda bayar 2024 serta belanja pegawai yang belum teranggarkan menjadi penyebab tingginya defisit tahun 2025.
"Rencana belanja tahun ini mencapai Rp11,7 triliun, sementara potensi pendapatan hanya sekitar Rp8,2 triliun. Selisihnya itulah yang memicu potensi defisit Rp3,5 triliun," ujar Taufik usai kegiatan di Gudang Bulog.
Taufik mengakui angka Rp132 miliar memang tercantum dalam APBD Murni 2025 sebagai defisit yang akan ditutup melalui SiLPA. Namun, menurutnya, angka itu belum mencerminkan kondisi riil karena belum memperhitungkan dampak tunda bayar dan proyeksi penurunan pendapatan.
"Yang harus kita waspadai adalah efek domino dari tidak tercapainya pendapatan 2024 terhadap APBD 2025. Ini akan kami sesuaikan dalam APBD Perubahan," sebutnya.
Diketahui, sebelum Taufik OH, Gubernur Riau Abdul Wahid juga mengaku pusing tujuh keliling dan tidak bisa tidur setiap hari memikirkan defisit Rp3,5 triliun.
Perbedaan pendapat antara jajaran tertinggi Pemerintah Provinsi Riau ini menjadi pembicaraan publik dan mendapat kritik dari berbagai pengamat.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Dr Aidil Haris, bahkan menilai komunikasi pemerintahan Gubernur dan wakilnya tidak elok serta perlu diperbaiki. Menurutnya, jika data soal defisit belum jelas dan disepakati jangan terburu-buru memberi statement ke publik.
"Komunikasi pemerintahannya perlu dievaluasi lagi, menurut saya begitu," pungkasnya.
GoogleNews
