SIAK (RA) - Bupati Siak Afni Zulkifli mendesak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) lebih transparan dalam pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Blok Rokan. 

Ia menegaskan, hingga kini daerah penghasil migas termasuk Siak belum merasakan manfaat yang dijanjikan.

"Kami berjuang agar daerah mendapat tuah dan bermarwah di negeri sendiri. Tapi faktanya, target Rp150 miliar dari PI tahun 2025 masih nol rupiah," kata Afni dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi PI 10 persen di Kantor Gubernur Riau, Rabu (17/9/2025).

Afni menyinggung kondisi sosial di Kecamatan Minas, jantung operasi PHR. Ia menyebut warga masih kesulitan air bersih, jalan rusak, dan sulit mendapat pekerjaan. 

"Baru kemarin masyarakat blokir jalan dan ingin blokir PHR. Jangan tunggu ada masalah baru kepala daerah diberi tahu, sementara kami buta data," tegasnya.

Afni menekankan fungsi PI adalah untuk rakyat, sehingga kepala daerah harus dilibatkan sejak awal, bukan hanya BUMD. 

"Kami siap dukung PHR menaikkan lifting, tapi tolong kepala daerah juga dilibatkan untuk urusan sosial kemasyarakatan," ujarnya.

Rapat dipimpin Sekda Riau Syahrial Abdi, dihadiri kepala daerah penghasil migas, BUMD, serta perwakilan KPK dan KKKS. 

Syahrial menegaskan pentingnya kolaborasi agar PI bisa membantu daerah terhindar dari defisit.

Plt Deputi KPK Agung Yudha Wibowo menambahkan, monev ini bagian dari pencegahan korupsi melalui program MCSP. 

"Transparansi dan akuntabilitas jadi fokus utama agar PI benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," katanya.