KAMPAR (RA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Hambali, menyatakan telah mengajukan pensiun dini dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Ia menegaskan keputusan itu bukan pengunduran diri dari jabatan, melainkan murni pilihan pribadi untuk mengakhiri masa tugas lebih cepat.

"Secara jabatan saya masih Sekda, tapi saya memilih pensiun dini," kata Hambali saat, Jumat (14/11/2025).

Hambali mengungkap alasan di balik keputusannya. Ia menyebut mendapat informasi mengenai rencana evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, padahal masa jabatannya sebagai Sekda belum genap dua tahun.

"Kalau sudah tidak cocok, ya sudah. Dalam bisnis, kalau toke sudah tak suka, lebih baik keluar. Rezeki bukan hanya di PNS, di luar juga ada," ujarnya.

Hambali menyampaikan surat pengajuan pensiun dini pada Rabu (12/11/2025), sehari sebelum uji kompetensi dilaksanakan pada Kamis (13/11/2025).

Hambali juga menyoroti lemahnya komunikasi yang terjadi, khususnya dari Kepala BKPSDM Kampar, Syarifuddin.

Ia mengaku tidak pernah menerima undangan resmi terkait evaluasi, baik secara fisik maupun digital.

"Surat hanya dikirim ke ajudan, ke saya tidak ada," tegas mantan Pj Bupati Kampar tersebut.

Ia meminta agar proses administrasi diperbaiki, terutama karena ia menginginkan pensiun mulai efektif akhir Desember sehingga resmi pensiun per 1 Januari 2026.

Namun, ia mendapat informasi bahwa pergantian Sekda akan dilakukan pada November.

"Kalau begitu, administrasinya harus diperbaiki. Tolong surat saya dibuatkan penolakan dulu agar bisa saya revisi," ujarnya.

Siap Pensiun Lebih Cepat, Hubungan Kerja dengan Bupati Dinilai Tak Sejalan

Meski telah mengajukan jadwal pensiun pada akhir tahun, Hambali menyebut dirinya siap jika diminta mempercepat proses tersebut.

"Hari ini pun saya siap. Keluarga sudah sepakat. Keputusan saya sangat mantap," ungkapnya.

Hambali juga mengaku sudah berpamitan kepada Gubernur Riau SF Hariyanto, yang disebut siap memfasilitasi komunikasi antara dirinya dan Bupati Kampar.

Ia menambahkan bahwa dirinya pernah dipanggil Inspektorat Jenderal untuk klarifikasi. Namun hingga kini, ia belum pernah berkomunikasi secara langsung dengan Bupati Ahmad Yuzar.

"Di acara resmi memang bertemu dan salam, tapi secara pribadi tidak pernah. Saya sudah WA, sudah telepon, tapi tidak diangkat dan tidak dibalas," tuturnya.

Situasi itu membuat Hambali merasa hubungan kerja tidak bisa lagi dilanjutkan.

"Kalau sudah tidak bisa bekerja sama, untuk apa dilanjutkan. Apalagi kondisi sekarang juga mengkhawatirkan," katanya.

Kepala BKPSDM Kampar, Syarifuddin, hingga kini belum memberikan komentar.

Pesan WhatsApp tidak dibalas, sementara upaya konfirmasi di kantor BKPSDM juga belum membuahkan hasil karena ia tidak berada di tempat.

#Kampar