Pastikan Stok Pangan Aman Saat Nataru, Pemko Pekanbaru Koordinasi ke Bulog

Pastikan Stok Pangan Aman Saat Nataru, Pemko Pekanbaru Koordinasi ke Bulog
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar mengecek ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog

PEKANBARU (RA) - Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar beserta jajaran mengunjungi gudang Bulog, Rabu (17/12). Markarius bersama jajaran berkoordinasi dengan pihak Bulog terkait stok bahan pangan jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain itu, ketersediaan bahan pangan yang cukup juga dibutuhkan dalam rangka kesiapsiagaan Pemko menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Markarius meninjau langsung ketersediaan bahan pangan yang ada saat ini di gudang Bulog.

"Kami juga menerima pemaparan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prakiraan cuaca. BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan terjadi pada Desember hingga Januari. Kondisi ini menuntut kesiapan seluruh pihak, terutama dalam mengantisipasi bencana Hidrometeorologi seperti banjir," terang Markarius.

Menurut Markarius, terdapat banyak kelurahan yang tergolong rawan banjir. Oleh karena itu, pemko tidak hanya mempersiapkan langkah mitigasi bencana. Tetapi, pemko juga memastikan ketersediaan stok pangan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat.

Ketersediaan bahan pangan menjadi sangat penting, baik untuk memenuhi kebutuhan secara umum maupun sebagai cadangan logistik yang dapat disalurkan kepada warga terdampak bencana. Saat ini, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan sekitar 10 ton beras sebagai stok awal.

"Ke depan, kami juga meminta Perum Bulog untuk segera menyediakan bahan pokok yang dapat dibeli oleh pemko. Namun, Bulog masih menunggu penetapan harga terbaru dari pemerintah pusat," ungkap Markarius.

Diharapkan, pembelian bahan pangan dapat direalisasikan pada tahun ini. Karena, anggaran telah tersedia. 

Ia mengkhawatirkan apabila pengadaan harus menunggu tahun depan. Proses pembelian bahan pangan dari Bulog akan terhambat akibat kemungkinan keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

"Jika pengadaan bergeser ke tahun depan, tentu kami harus menunggu pengesahan APBD. Ini yang menjadi perhatian kami. Karena dikhawatirkan dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan," pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index