PEKANBARU (RA) - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, M Noer, menampik pembatalan rasionalisasi THL dan juga pengurangan honor THL karena untuk kepentingan Walikota di Pemilukada mendatang.

"Tidak benar itu, rasionalisasi THL memang tidak ada, kita kemarin itu hanya untuk perapian administras sajai. Alasan kita bukan karena mau Pemilukada tapi karena perekonomian yang sedang sulit," bantah M Noer, Rabu (8/6) ketika ditemui kantor Walikota.

M Noer juga mengakui keberadaan THL yang ada dilingkungan Pemko Pekanbaru memang cukup membebankan APBD. Namun karena tenaganya dibutuhkan, mau tidak mau Pemko tetap memakai jasanya.

"Kita hanya akan melakukan pemerataan pendistribusian THL supaya tidak menumpuk disatu tempat saja. Langkah ini sudah kita mulai karena disesuaikan dengan beban kerjanya," tambahnya.

Lebih lanjut M Noer kembali menegaskan, jika pertimbangan Pemko lebih kepada pertimbangan kemanusiaan saja dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.

Sebagai mana diketahui, setiap tahunnya Pemko Pekanbaru mengelontorkan dana sejumlah Rp150 miliar untuk membayar honor dan tunjangan hari raya bagi THL yang bekerja di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Sedangkan jumlah THL yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru sebanyak 5.847 orang. Setiap bulannya para THL rata-rata mendapatkan bayaran lebih kurang Rp2,1 juta di luar tunjangan hari raya sebesar Rp450 ribu.

Ini artinya, dalam satu tahun Pemko Pekanbaru harus mengeluarkan dana dari uang rakyat yang masuk di Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) lebih kurang Rp25.650.000 pertahunnya. (YAN)