EKONOMI (RA) - Pemerintah mulai pesimis proyek 35.000 megawatt (MW) tercapai tepat waktu sesuai target di 2019. Sebab, pembangunan proyek ini masih mengalami kendala seperti pembebasan lahan dan penentuan lokasi proyek.
Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan mengaku meski megaproyek 35.000 MW tak bisa tercapai pada 2019, namun, pemerintah tetap akan menggenjot semampunya proyek tersebut.
"Paling bisa kelar 2020. Kita tidak boleh bohong. Presiden harus memberi tahu. Kalau dapat data yang benar policy juga akan besar," ujar Menko Luhut di Kampus Universitas Indonesia, Depok.
"Listrik 35.000 MW memang tak bisa tercapai di 2019. Ada bisnis proses banyak belum baik. Paling tidak hanya 23.000 sampai 24.000 MW yang bisa tercapai. Tapi tidak apa-apa. Kita sudah bekerja keras," tambahnya.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ramson Siagian mengatakan Presiden Jokowi sebaiknya saat ini memfokuskan untuk meratakan distribusi listrik di seluruh Indonesia. Dibanding menghabiskan tenaga untuk merealisasikan proyek 35.000 MW.
"Jadi tidak perlu pemerintah gengsi jika tidak bisa merealisasikan program 35.000 MW ini," kata Ramson.
Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati tidak mempermasalahkan siapa yang harus mengakui dosa ini. Terpenting ialah pemerintah memberikan solusi dari permasalahan ini agar masyarakat tidak dirugikan.
"Maka dari itu, plan A dan plan B harus dipersiapkan," ucapnya.
Presiden Jokowi memang selama hampir dua tahun menjabat sudah menelurkan sejumlah program dan proyek ambisius. Proyek 35.000 MW ini hanyalah salah satunya.
Program lain yang tak begitu berjalan lancar ialah pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Di mana pemerintah menargetkan bisa meraup dana tebusan sampai Rp 165 triliun. Sementara, kenyataannya, per Rabu (7/9) pukul 16.00 WIB penerimaan dana tebusan baru mencapai Rp 5,54 triliun atau sebesar 3,4 persen dari target.
Target lain Presiden Jokowi yang masih jauh panggang dari api ialah kereta cepat Jakarta-Bandung. Delapan bulan sudah usia proyek kereta peluru senilai USD 5,5 miliar.
Belum ada perkembangan berarti sejak Presiden Joko Widodo meresmikan pengerjaan proyek sepanjang 142 kilometer itu, di Walini, Kabupaten Bandung Barat, pada 21 Januari lalu.
Padahal, kereta cepat ditargetkan tuntas dalam tiga tahun. Kelambanan dipastikan bakal mengancam pencapaian target penyelesaian proyek kerja sama Indonesia-China tersebut.
"(Joko) Widodo dikenal sebagai figur pemimpin yang cepat dalam mengambil keputusan," kata Nikkei Asian Review, jurnal bisnis di bawah bendera raksasa media Jepang, Nikkei Inc. "Sehingga, tidak ada orang yang bisa menyingkirkan kemungkinan dia akan mengkaji ulang proyek kerja sama itu."
Target ambisius Presiden Jokowi lainnya ialah pembangunan sejuta rumah per tahun. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan ada 700.000 unit rumah dan untuk non MBR sebanyak 300.000 unit rumah. Sementara, realisasi pembangunan Program Satu Juta Rumah tahun 2016 baru mencapai 230.802 unit rumah per 4 Agustus yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR. (merdeka.com)
