PEKANBARU (RA) - Badan Inspektorat Kota Pekanbaru segera melayangkan surat edaran kepada seluruh SKPD yang ada. Surat ini bertujuan untuk menghindari keberpihakan ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru terhadap salah satu pasangan calon Walikota Pekanbaru dalam Pilwako 2017 mendatang.

Kepala Badan Inspektorat Kota Pekanbaru, Azmi mengatakan, dengan dilayangkan surat yang dimaksud. Maka para PNS hendaknya mematuhi. Jika terbukti  terlibat berpolitik praktis, maka akan dijatuhi sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita akan layangkan surat edaran kepada seluruh Satker yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru, untuk mengingatkan supaya ASN tidak ada yang terlibat politik praktis,” sebut Azmi kepada wartawan, Minggu.

Menariknya ketika ditanya apakah Pemko akan membentuk tim khusus guna mengawasi ASN terlibat politik praktis? Sejauh ini dikatakan Azmi, masih belum bisa dipastikan. Hanya saja dimasing-masing Satker ada PPNS, maka diharapkan PPNS yang ada dapat diberdayakan karena PPNS memiliki kewenangan penuh untuk langsung melakukan penindakan.

“Ada atau tidaknya tim saya masih belum bisa menjawab, namun yang pasti di setiap Satker kita ada PPNS. Kita mengharapkan, PPNS untuk bisa diberdayakan karena kalau lewat inspektorat mesti ada laporan dulu baru dapat di proses,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sekda Pekanbaru, M Noer juga telah mengingatkan pejabat dan ASN Pemko Pekanbaru, untuk menjaga sikap netral dalam Pilwako nanti. Jika masih ada yang mencoba untuk terlibat dan terbukti ada unsur kesengajaan maka akan di proses.

“Kita akan jatuhkan sanksi sesuai peraturan kepegawaian, jika memang ada yang terlibat politik praktis,” ujarnya. (YAN)