PEKANBARU (RA) - Tampaknya kebijakan pemotongan honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang dilakukan diseluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara langsung sangat berdampak kepada kehidupan perekenomian mereka.

Bahkan, THL di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru akan melakukan aksi mogok kerja jika gaji mereka dipotong. Hal ini menyusul adanya surat edaran yang ditandatangani oleh Sekdako Pekanbaru terkait pemotongan gaji THL.

Menanggapi hal tersebut Plt Walikota Pekanbaru Edwar Sanger, ketika ditemui, Rabu (2/10) mengatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang pemotongan gaji THL dilingkungan Pemko Pekanbaru khususnya pasukan kuning. Guna menghindari polemik, dirinya akan segera memanggil Sekdako Pekanbaru untuk meminta penjelasan terkait pemotongan gaji THL.

"Saya akan panggil Pak Sekko, ini apa masalahnya, kendalanya dimana. Input dan out put nya harus pas lah. Jangan sampai menuai polemik," kata Edwar.

Edwar mengaku mengetahui persoalan ini melalui media dan akan mengintruksikan kepada Sekdako untuk segera berkoordinasi dengan seluruh SKPD khusunya DKP. Persoalan ini harus segera dicarikan solusinya sebelum terjadi dampak yang lebih luas.

"Saya minta ini dikoordinasikan kepada semuanya. Sekda harus bertemu dengan DKP dan SKPD yang lain. Dicari dulu solusinya seperti apa," katanya menambahkan.

Edwar meminta semua pihak harus saling memahami. Sehingga tidak terjadi benturan dilapangan. Dirinya sejauh ini belum mengetahui secara persis terkait persoalan tersebut, sehingga belum ada keputusan apa pun yang dirinya keluarkan untuk menyelesaikan kisruh pemotongan gaji THL ini.

"Kita satukan persepsi dulu. Pemotongan ini saya belum tau, THL mana saja yang dilakukan pemotongan, kita tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan," paparnya.

Sebab persoalan pemotongan gaji, memang tidak ada yang menghendaki. Tidak hanya buruh kebersihan, namun seluruh THL sebenarnya tidak akan setuju jika dilakukan pemotongan gaji. Meski demikian, diminta kepada semua pihak untuk saling memahami kondisi keuangan Pemko Pekanbaru saat ini yang terus mengalami penurunan.

"Bukan cuma petugas kebersian, semua THL kalau bisa minta tidak dipotong gajinya. Tapi kan kita ukur juga kemampuan keuangan kita, makanya kita koordinasikan dulu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, untuk honor THL kebersihan ini dilakukan pemotongan sampai Rp 600.000 dari jumlah honor sebelumnya mencapai Rp2,7 Juta.

Sebelumnya, Plt Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru Zulkifli Harun, mengakui pekanbaru akan kembali menjadi 'kota sampah' jika nanti terjadi aksi mogok kerja oleh petugas kebersihan.

"Kalau sempat mogok sekali lagi, saya tidak sanggup. Bukan saya tidak mau, tapi sama-sama kita pertimbangkanlah efek sampingnya. Kalau proyek tak jalan, tidak busuk kota ini, tapi kalau sampah tidak diangkut, busuk lah kota ini, itu sebenarnya," kata Zulkifli.

Zulkifli mengaku enggan memotong gaji THL buruh kebersihan yang ada dibawah naungan DKP. Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan karena menurutnya Pemko senidri sudah siap dengan kemungkinan buruk yang bakal terjadi.

"Kalau Pak Sekko minta saya tegas, nanti siap akan potong, biar ajalah. Berarti Pemerintah sendiri sebagai pembuat kebijakan sudah siap dengan segala resikonya," imbuhnya. (YAN)