PEKANBARU (RA) - Banyaknya parkir ilegal, mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir disinyalir bocor. Bahkan ada dugaan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru tidak memiliki data Surat Perintah Tugas (SPT) para petugas parkir.

Kepala UPTD Parkir Dishubkominfo Pekanbaru, Bambang Armanto ketika  dikonfirmasi mengakui, jika pihaknya selama ini belum memiliki data berapa banyak lahan parkir yang tidak memiliki SPT.

"Jika masyarakat yang mengetahui ada lahan parkir yang belum memiliki SPT, agar segera melaporkan ke Dishubkominfo,"ujar Bambang, Selasa (22/11).

Bambang meminta agar parkir yang belum memiliki SPT hendaknya mengurus ke Dishubkominfo Pekanbaru. Pasalnya, pemasukan pemerintah kabupaten/Kota masih berasal dari PAD. Itulah salah satu target Dishubkominfo agar PAD Parkir bisa mencapai target realisasi yang dibebankan kepada UPTD Parkir.

"Yang jelas, kita akan berusaha mengejar kebocoran-kebocoran yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kami,” jelasnya.

Bambang juga menambahkan, hingga saat ini masih ada beberapa PR yang akan dituntaskan oleh Dishubkominfo Pekanbaru di antaranya Pungutan Liar (Pungli) retribusi parkir  yang dilakukan Juru Parkir (Jukir) Illegal.

“Untuk itu lah kami butuh dukungan dari lapisan masyarakat turut membantu kinerja kami. Laporkan saja, jika ada oknum jukir yang meminta tidak sesuai tarif Perda,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk memberikan uang pas jika diminta uang parkir oleh Jukir. Selain itu, masyarakat juga harus meminta karcis parkir dan membayar sesuai dengan biaya retribusinya.

"Masyarakat tidak perlu sungkan-sungkan untuk meminta karcis. Dengan begitu tidak ada istilah pungli yang dilakukan oleh jukir di lapangan,” tutupnya. (yan)