Riauaktual.com - Tim bantuan hukum Indonesia sudah mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Sudan terkait penyelundupan berbagai jenis senjata api yang dituduhkan kepada Kontingen Formed Police Unit (FPU) VIII di Bandara Al Fashir, Darfur, Sudan.

"Saya sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Sudan Ibrahim Gandour yang saat ini berada di Addis Ababa Ethiopia untuk segera dibukakan akses tim bantuan hukum Indonesia untuk masuk ke wilayah Sudan," ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi usai menghadiri peluncuran buku "Hukum Perjanjian Internasional" di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara kemarin

Pekan lalu, pemerintah di Darfur Utara menyebutkan telah menangkap pasukan polisi Indonesia yang tergabung dalam misi menjaga perdamaian FPU di Bandara Al Fashir, Sudan karena diduga mencoba menyelundupkan senjata dan amunisi yang disamarkan seperti mineral berharga. Informasi dari Pusat Media Sudan (Sudanese Media Centre) menyebutkan berbagai senjata dan amunisi yang diselundupkan meliputi 29 senapan Kalashnikov atau AK47, empat senapan, enam senapan GM3, 61 berbagai jenis pistol, dan berbagai jenis amunisi dalam jumlah besar.

Menurut Retno, menteri luar negeri Sudan mengatakan akan membantu sepenuhnya tim bantuan hukum Indonesia dan ia juga mengontak the Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations yang berada di New York.

Dia menjelaskan the Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations yang berada di New York memberikan izin tim bantuan Hukum Indonesia untuk masuk ke wilayah Sudan.

"Tadi pukul 4 pagi saya komunikasi dengan perwakilan kita di New York dan sudah diterima verbal dari the Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations bahwa izin diberikan untuk tim bantuan hukum Indonesia dan difasilitasi juga," kata dia.

Pemerintah Indonesia menurut Retno menunggu langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah Sudan setelah akses masuk diberikan. "Setelah akses masuk diberikan, maka kita akan adakan pertemuan," kata dia.

Saat melakukan komunikasi dengan pemerintah Sudan, lanjutnya, isu masalah pasukan perdamaian merupakan salah satu prioritas politik luar negeri.

"Selama ini pasukan perdamaian kita selalu mendapatkan apresiasi. Dan apreasiasi ini juga diberikan oleh Pemerintah Sudan pada saat duta besar kita bertemu dengan wakil menteri luar negeri Sudan. Sama seperti pada saat saya bicara dengan menteri luar negeri sudan, mereka mengapresiasi pasukan perdamaian Indonesia," kata dia.

Di sisi lain, menurut laporan yang diterima, ia melihat ada beberapa kejanggalan yang harus diverifikasi.

"Karena itu peristiwa tersebut merupakan masalah penting sekali untuk kita. Apakah betul tuduhan bahwa sepuluh koper itu milik dari kontingen polisi kita, itu menjadi amat penting bagi kita karena menyangkut nama baik Indonesia," kata dia.