Riauaktual.com - Maraknya terminal banyangan yang hampir ada disetiap sudut Kota Pekanbaru saat ini sangat mengganggu dan diresahkan semua pihak. Adanya terminal bayangan sehingga sering mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel menilai menjamurnya terminal bayangan saat ini merupakan kelemahan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru yang tidak mampu menertipkan terminal-terminal bayangan yang ada untuk kembali ke Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS).

"Walaupun Terminal BPRS sudah diambil alih pusat, tentunya Dishub harus mengambil peran dan memiliki tugas serta kewajiban untuk menertibkan semua terminal bayangan yang ada untuk masuk ke terminal agar tidak ada lagi terminal bayangan disudut-sudut Kota Pekanbaru," ucap Roni Amriel, Selasa (28/3).

Politisi Golkar ini menyarankan agar Dishub bisa membuat suatu program yang baik dan menarik agar semua pengusaha-pengusaha PO bisa masuk terminal tanpa adanya paksaan dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mau masuk ke terminal karena dengan adanya peran serta masyarakat ini maka nantinya tidak ada PO yang menjual tiket diluar terminal.

"Dishub tentunya bisa membuat program menarik untuk membuat PO dan masyarakat bisa masuk ke terminal dengan bekerjasama dengan Polresta Pekanbaru dalam hal ini Satlantas Polresta Pekanbaru dalam penertiban agar penertiban yang dilakukan dapat dijaga dan dipertahankan agar tidak adalagi terminal banyangan. Dan masyarakat hendaknya membeli tiket dan naiknya di terminal," ujarnya.

Menurutnya lagi alangkah bagusnya jika pemerintah berperan seperti dalam penyediaan bangunan konter-konter PO yang refresentatif, yang biasanya konter ini dibangun sendiri oleh pihak PO masing-masing.

"Dengan ini tentunya pemerintah harus bisa berperan untuk membangun konter-konter PO yang refresentatif untuk membuat masyarakat menjadi nyaman ke terminal tentunya Dishub harus membuat program dan diajukan ke pusat menggunakan APBN karena terminal BRPS pengelolaannya menjadi tanggungjawab pusat," pungkasnya. (dwi)