Riauaktual.com - Persoalan tata kelola dan tata guna Iahan di lndonesia, khususnya di Provinsi Riau sangat kompleks dan dinamis melibatkan banyak pihak dengan berbagai tantangannya.

Salah satu tantangan utamanya adalah data dan informasi geospasial yang sepatutnya berfungsi sebagai dasar pembuatan kebijakan dan upaya penegakan hukum seringkali masih belum akurat, tidak Iengkap, tidak mutakhir, dan belum jelas atau ditetapkan secara definitif wali datanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Rahmad Rahim mengatakan kondisi ini terjadi akibat rendahnya Partisipasi atau keterlibatan masyarakat terhadap perencanaan proses tata guna dan pengakuan hak atas lahan.

Begitu juga dengan standar dan teknis dalam penegakan hukum yang belum tersosialisasi dengan baik antar lembaga.

"Konflik pemanfataan ruang yang tinggi di tingkat nasional, provinsi, daerah jadinya terakumulasi di tingkat desa. Karena banyak sekali peta," kata Rahmad Rahim sebagaimana dikutip dari mcr, Jum'at.

Menurut Rahmad, hal ini lah yang menyebabkan banyaknya peta yang berbeda-beda antara pemerintah, masyarakat, pemangku adat hingga perusahaan.

"Belum lagi soal besarnya luasan kawasan hutan yang masih berubah dan memunculkan banyak SK dari Kementerian LHK," urainya.