Riauaktual.com - Wakil Bupati Kuansing H. Halim mengajukan nota pidato pengantar Ranperda pertanggung jawaban tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 pada rapat paripurna DPRD, Selasa (8/8/2017) di aula kantor DPRD Kuansing.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I Sardiono dan dihadiri Ketua DPRD Andi Putra SH MH dan Wakil Ketua II Alhamra, beserta anggota DPRD Kuansing, Forkopimda dan tamu undangan.

Halim mengatakan, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan LKPJ kepada DPRD berdasarkan amanah undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Masih kata Halim, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, Pemkab Kuansing, untuk tahun 2016 telah dilakukan audit oleh BPK RI.

"Alhamdulillah atas usaha kita bersama laporan keuangan Kuansing tahun 2016 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Ini predikat yang keenam kalinya," kata Halim.

Menurut Wabup, LKPJ menjadi salah satu indikator kinerja, sarana komunikasi dan acuan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kuansing tahun anggaran 2016.

Maka Pemda, secara yuridis formal diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

"Jadi laporan keuangan kepala daerah ke DPRD sudah menjadi keharusan setiap tahunnya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan gambaran umum laporan keuangan Pemkab Kuansing setelah diaudit BPK RI terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah.

"Tahun lalu anggaran pendapatan daerah ditargetkan Rp1,4 triliun dengan realisasi Rp1,2 triliun atau sebesar 82,63 persen," katanya.

Dibeberkan Halim, pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainya yang sah. (Joko)