Riauaktual.com - Pada tahun 2018 ini, Kabupaten Kuansing, akan dijadikan pilot project oleh Pemerintah Provinsi Riau, dalam penilaian akuntabilitas kinerja diinstansi Pemerintah.

Agar bisa tercapainya penilaian itu, Pemprov Riau, mengutus Tim Asistensi Reformasi Birokrasi untuk melakukan sosilisasi kepada Pemerintah daerah Kuansing, Jum'at (23/3/2018).

Tim tersebut, diutus sebanyak tiga orang, mereka adalah Sahrul, S.Pi. M.Si, yang merupakan ketua dan dua orang anggota Jos Bendri, ST. M.Si dan Yulia Rahma, SE. M.Si.

Kunjungan tim dari Provinsi Riau ini disambut lansung oleh Bupati H. Mursini, diruang rapatnya. Di kesempatan itu Bupati mengatakan dengan adanya sosialisai ini ia berharap nilai instansi Pemkab Kuansing bisa naik menjadi B dimana sebelumnya pada tahun 2017 Kuansing hanya mendapat nilai CC. "Kalau bisa kita bisa memperoleh nilai A," harap bupati.

Untuk mendukung kerja dari tim asistensi reformasi birokrasi ini, Pemkab Kuansing telah membentuk tim percepatan peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk tahun 2018. Dimana Tim ini terdiri dari tiga kelompok kerja.

Kelompok kerja pertama mempuyai tugas bidang perencanaan dan pengukuran kinerja dikoordinator Asisten II. Kelompok kerja kedua membidangi pelaporan kinerja dan capaian kinerja dikoordinatori oleh Asisten III. Dan kelompok kerja tiga adalah bidang evaluasi kinerja dikoordinatori Asisten I.

Untuk penilaian ini, Sahrul dari tim asistensi reformasi birokrasi mengatakan, bahwa Menpan-RB memberikan target kepada setiap pemerintah kabupaten kota agar pencapaian nilai akuntabilitas kinerja bisa mencapai prosentase 75 persen.

"Karena itulah kami sebagai perpanjangan tangan Kemenpan-RB di daerah harus berjuang bagaimana agar pencapaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini bisa mencapai nilai B. Karena itu pula kami mohon dukungan dari pak bupati agar di dukung selama memberikan asistensi di Kabupaten Kuansing ini," kata Sahrul.

Sahrul menambahkan, untuk  peningkatan akuntabilitas kinerja ini, ada 10 OPD yang dijadikan sampel tim, diantaranya Bappedalitbang, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Sementara Yulia Rahma, anggota tim asistensi menyampaikan bahwa target pertama yang akan di kejar dan diperbaiki menurutnya adalah dokumen. Kemudian dalam hal ini kata dia diperlukan komitmen dari seluruh OPD agar serius dan bersama sama dengan tim Asistensi dalam mengupayakan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Jk)