Riauaktual.com - Mendikbud Nadiem Makaerim membuat kebijakan pembayaran SPP yang bisa dilakukan melalui GoPay.

Kebijakan itu dinilai sebagain kalangan cukup inovatif. Namun sebagian kalangan lain menilai bisa memicu konflik.

Pasalnya, Nadiem Makarim tidak lain adalah bos Gojek yang menjadi induk layanan pembayaran online tersebut.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku kaget dengan kebijakan tersebut.

Andreas menilai, masuknya startup dalam sistem transaksi pendidikan itu harus dilihat secara berimbang.

Nadiem Makarim (int)

Menurut dia, GoPay atau jenis transaksi online yang lainnya hanyalah alat bantu.

Tujuannya, tidak lain untuk memudahkan lalu lintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel.

“Tentu ini yang diharapkan terjadi, karena selama ini faktor kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan diduga cukup besar,” ujarnya, kepada wartawan, Selasa (18/2/2020) kemarin sebagaimana dikutip dari pojoksatu.id.

Politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini juga mengatakan, transaksi belanja secara online ini juga bisa diterapkan untuk hal lain.

Semisal belanja kebutuhan sekolah dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dengan begitu, sekolaj tidak harus menerima BOS dalam bentuk fresh money.

“Tetapi bisa langsung menerima dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan dari dana yang direncanakan melalui penggunaan BOS,” ujarnya.

Hanya saja, tekan dia, bisa saja hal ini nantinya menjadi konflik kepetingan.

Sebab, Nadiem Makarim adalah CEO dari salah perusaahan unicorn Indonesia tersebut.

“Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik,” pungkasnya.

Terpisah, Senior Vice President Sales GoPay, Arno Tse menjelaskan, hadirnya layanan GoPay untuk keperluan pendidikan akan memudahkan orang tua.

Dengan demikian, untuk pembayaran sekolah bisa dilakukan dengan sangat mudah dan tidak diharuskan untuk datang ke sekolah.

“Layanan terbaru ini membebaskan orang tua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak di mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah,” jelas Arno dalam pernyataannya, Selasa (18/2).

Selain itu, orangtua yang dipenuhi dengan kesibukan pun tetap bisa melakukan aktivitas dan pekerjaannya seperti biasa.

“Tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran,” kata dia.