Riauaktual.com- Mantan Ketua DPRD Bengkalis periode 2014-2019 Abdul Kadir membantah terlibat menandatangani nota kesepakatan (MoU) antara Pemkab Bengkalis dengan DPRD terkait penganggaran proyek Multiyears Duri-Pakning, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang perkara gratifikasi Bupati non aktif Amril Mukminin yang digelar secara daring di PN Pekanbaru, Kamis (25/6).

"Dalam dakwaan JPU, disebutkan bahwa dilakukan nota kesepakatan tentang penganggaran kegiatan tahun jamak Tahun Anggaran 2017-2019 Nomor 14/MoU-HK/XII/2016 dan Nomor 09/DPRD/PB/2016 tanggal 13 Desember 2016, terdakwa selaku Bupati Bengkalis dan Abdul Kadir selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, tidak benar," kata Abdul Kadir, Jumat (26/6).

Dijelaskan Politisi PAN Bengkalis, ia menjabat sebagai Ketua DPRD Bengkalis sisa masa bhakti 2014-2019 menggantikan Ketua DPRD sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No KPTS. 750/IX2017 tanggal 11 September 2017 tentang peresmian pengangkatan Ketua DPRD Bengkalis.

"Saya dilantik sebagai Ketua DPRD Bengkalis 11 September 2017 menggantikan pimpinan sebelumnya," kata Abdul Kadir.

Diungkapkan Abdul Kadir, dalam dakwaan JPU nota kesepakatan tersebut dilakukan 13 Desember 2016, sementara ia dilantik 11 September 2017.

"Jadi nota kesepakatan tersebut ditanda tangani ketua sebelumnya dan bukan pada saat saya menjabat," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Bengkalis.

Ditambahkan Abdul Kadir, klarifikasi ini perlu dijelaskan terkait dakwan JPU yang menyebut dirinya ikut menandatangani nota kesepakatan dalm penganggaran proyek Multiyears Duri-Pakning.

"Saya perlu lakukan klarifikasi, agar tidak salah kaprah dan meluruskan dakwaan JPU tersebut," kata anggota DPRD Bengkalis dua periode ini.

Sebelumnya diberitakan, Amril Mukminin, Bupati Bengkalis nonaktif yang menjadi terdakwa dalam dugaan korupsi gratifikasi proyek pembangunan jalan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Kamis.

Sidang itu berlangsung secara virtual sehingga Amril dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tonny Franky Pangaribuan SH tetap berada di gedung Merah Putih Jakarta sementara majelis hakim yang dipimpin Lilin Herlina SH MH berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Riau.

Pada sidang perdana itu, JPU mengungkap panjang lebar sepak terjang Amril Mukminin dalam pusaran dugaan korupsi gratifikasi, termasuk penanda tanganan nita kesepakatan Pemkab bengkalis dan DPRD terkait penganggaran proyek Multiyears Duri-Pakning. (put)