Riauaktual.com -  Penyebaran virus Covid-19 diprediksi semakin tinggi jika pada kampanye pilkada nanti pasangan calon kepala daerah melakukan aksi pengumpulan massa.

“Pasti meningkat kalau kampanye pilkada dilakukan dengan cara lama dengan mengumpulkan massa. Perlu dipikirkan lagi dengan baik cara kampanye sehingga tidak menyebarkan Corona,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin sebagaimana dikutip dari Rakyat Merdeka (Rmco.id), kemarin.

Ujang menuturkan, saat ini penyebaran Virus Corona sudah mengkhawatirkan. Jika terjadi pengumpulan massa, penyebaran Virus Corona rentan makin tinggi.

“Seharusnya jangan membuat kegiatan sifatnya mengumpulkan banyak massa, apalagi menggelar konser musik. Itu harus dihindari,” ujarnya.

Ujang berharap, jangan sampai pilkada menjadi klaster baru penyebaran Corona di Indonesia. Pilkada di tengah pandemi harus disikapi bijak para calon kepala daerah.

Saat ini, sudah 60 lebih calon kepala daerah terpapar Corona. Dengan kondisi itu seharusnya tidak perlu aksi mengumpulkan massa. Ujang menuturkan, apapun kegiatan mengundang kerumunan massa harus dihindari.

Termasuk, soal pembatasan jumlah massa dalam rapat umum juga harus ditekan sekecil mungkin atau dihapus, karena tak menjamin dipatuhi peserta dan para pendukung cakada.

“Cari kegiatan lain yang lebih smart dan elegan untuk mendapatkan simpati para pemilih,” usulnya.

Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 akan ditebus dengan ongkos sosial-politik sangat besar.

Dia menyatakan, terdapat tiga risiko jika Pilkada serentak tetap akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

“Memaksakan Pilkada 2020 tak hanya bertentangan dengan aspirasi publik. Namun juga akan menjadi skandal bagi demokrasi karena berpotensi berubah menjadi ritual bunuh diri berjemaah yang justru dilakukan elite politik,” tutur Wijayanto dalam webinar pada Rabu (16/9).

Adapun risiko pertama, kemungkinan puluhan juta nyawa terancam tertular covid-19. Kedua, risiko buruknya sosialisasi akan mengorbankan kualitas Pemilu dan demokrasi.

Terakhir, risiko semakin tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat politik. “Akumulasi korban meninggal dan tergerusnya kepercayaan yang mengikutinya akan menjadi catatan gelap bagi demokrasi kita yang tengah mengalami kemunduran hari ini,” ungkapnya.