Riauaktual.com - Aksi teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua, terus berlanjut. Kemarin, gerombolan pengacau keamanan pimpinan Sabinus Waker itu membakar rumah anggota DPRD dan menembak mati tukang ojek. Tak hanya itu, mereka juga menulis surat menantang perang TNI/Polri. Teroris Papua ini makin ngelunjak ya.
Tukang ojek yang ditembak bernama Udin (41 tahun). Dia diberondong KKB saat melintas di area Pasar Ilaga, Kampung Eromaga, Distrik Omikia, Kabupaten Puncak, sekitar pukul 1 siang. Sebelum ditembak, Udin baru saja mengantar penumpang. Di tengah perjalanan pulang, serentetan peluru mengenai dada kanan tembus hingga punggung. Peluru lain mengenai pipi kirinya.
Polisi, yang menerima laporan dari warga, segera melakukan evakuasi dengan penjagaan ketat untuk mengantisipasi aksi susulan. Korban dievakuasi ke Puskesmas Ilaga.
Tak hanya itu. Aksi makin brutal. KKB membakar rumah Wakil Ketua DPRD yang berada di Distrik Beoga.
Pekan lalu, KKB juga melakukan aksi teror di Boega dengan menembak mati dua guru dan menculik seorang kepala sekolah. Mereka juga membakar sekolah dan satu helikopter yang terparkir di Bandara Ilaga.
Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri meminta masyarakat waspada. Ia juga minta tukang ojek untuk sementara waktu tidak melayani penumpang ke rute keluar kota, guna menghindari penembakan yang dilakukan KKB.
Untuk kawasan Bandara Boefa, Mathius memastikan sudah aman. Para pengacau keamanan yang bersembunyi di ujung bandara sudah berhasil dipukul mundur personel Brimob dan Raider 715. Pesawat kini sudah tidak khawatir jadi sasaran tembak saat mendarat. Pesawat yang ditumpangi dua tim Satgas Nemangkawi pun berhasil mendarat. "Mudah-mudahan kita bisa melakukan evakuasi terhadap masyarakat non-Papua yang ada di Beoga," katanya, di Jayapura, kemarin.
Mathius menjelaskan, polisi kini memperketat penjagaan di objek vital Papua pasca pembakaran helikopter milik PT Ersa Air, pekan lalu. Ia juga menegaskan aparat, terus maju mengejar KKB. "Kita akan cari dan tangkap mereka," ujarnya.
Setelah membakar helikopter milik PT Ersa Air di Bandara Aminggaru Ilaga, KKB meninggalkan sepucuk surat berisi tantangan kepada aparat keamanan. Dalam surat itu, KKB di bawah komando Lekagak Telenggen meminta aparat keamanan memburu mereka.
"Dari Lekagak Telenggen dan Militer Murib, kalau mau kejar sekitar Ilaga ini. Salam Papua Barat," kata Mathius, membacakan bunyi surat tantangan tersebut.
Pihak Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III membenarkan temuan surat tantangan tersebut. Perwira Penerangan Kogabwilhan III Letkol Laut KH Deni Wahidin menyebut, surat itu sebagai bentuk upaya Lekagak Telenggen dan Militer Murib menjadikan Ilaga sebagai daerah pertempuran.
"Ini salah satu bentuk provokasi dari LT dan MM yang berusaha memancing aparat keamanan untuk melakukan pengejaran. Yang jelas, aparat tidak mudah terprovokasi dan tidak mau masyarakat terus menjadi korban dari perbuatan-perbuatan keji KKB" ujarnya, dalam keterangan tertulis, kemarin.
Pengamat militer dan keamanan Susaningtyas Kertopati menyebut, berbagai serangan yang dilakukan OPM merupakan bukti tindakan separatis. Karena itu, sudah saatnya pemerintah menggunakan instrumen politik internasional berupa hukum-hukum nasional untuk menangani separatisme.
"Dengan status OPM sebagai separatis, maka mekanisme dukungan internasional akan berpihak kepada pemerintah Indonesia. Mekanisme tersebut juga dilaksanakan oleh beberapa negara di dunia yang juga menghadapi separatisme," papar Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, kemarin.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menambahkan, pada masa lampau, pemerintah Indonesia pernah menetapkan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) sebagai pemberontak di tahun 1950-1960. Dengan status separatis atau pemberontak, aksi militer dan polisionil sah demi hukum untuk dilaksanakan.
"Bahkan, PBB juga akan memberikan dukungan nyata. Seperti halnya dukungan kepada pemerintah Inggris terhadap separatisme Irlandia Utara dan kepada pemerintah Spanyol terhadap separatisme Catalunya. Komisi HAM PBB juga akan memberikan rekomendasi positif kepada korban prajurit militer yang diserang separatis," terang Nuning.
Sumber: RM.id
