Riauaktual.com - China menuduh Amerika Serikat (AS) sengaja mengabaikan penderitaan Palestina yang tengah digempur pasukan Israel. Tuduhan ini disampaikan Beijing, setelah AS memblokir rencana pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas konflik Israel dan Palestina.
Dilansir AFP, Selasa (18/5), AS yang menjadi perisai diplomatik Israel di PBB, memblokir sesi sidang Dewan Keamanan PBB yang semula dijadwalkan pada Jumat (14/5) di tengah kecamuk aksi saling serang Israel-Palestina. Namun, para diplomat mengatakan, pemerintah AS akhirnya setuju untuk memindahkan sesi sidang Dewan Keamanan tersebut menjadi Minggu (16/5).
Negeri Tirai Bambu yang juga memiliki hak veto di DK PBB memang sengaja mengangkat masalah Palestina. Mereka meminta AS berperan menengahi panasnya konflik di kawasan Timur Tengah itu.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan kepada wartawan, bahwa AS secara sepihak menghalangi Dewan Keamanan untuk berbicara tentang krisis di Gaza.
"Apa yang kami rasakan adalah, AS terus mengatakan, mereka peduli dengan hak asasi masyarakat Muslim ... tetapi mengabaikan penderitaan rakyat Palestina," kata Hua menyindir AS, yang sering cuap-cuap soal masalah Uighur di China.
"AS harus menyadari, kehidupan Muslim Palestina sama berharganya dengan muslim Uighur," cetus Hua.
Dia mengatakan, upaya harus dilakukan untuk meredakan konflik dan mencegah krisis meningkat. China, lanjut Hua, akan mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan. Dia pun menegaskan kembali dukungan kuat China untuk solusi dua negara.
AS, sekutu utama Israel, telah membela serangan-serangan mematikan negara Yahudi itu di Gaza, yang dilakukan menyusul serangan-serangan roket dari kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Tetapi pemerintahan Presiden Joe Biden juga telah menyuarakan kekhawatiran atas korban sipil, dan sebelumnya telah mendorong Israel menunda penggusuran warga Palestina di Yerusalem, pemicu langsung gejolak tersebut.
Sesi sidang Dewan Keamanan, yang diadakan melalui konferensi video karena pandemi, membutuhkan dukungan dari semua negara anggota DK PBB yang berjumlah 15 negara.
