Riauaktual.com - Pemerintah Kabupaten Siak memberikan kepastian kepada calon Investor dikawasan Industri Tanjung Buton (KITB) melalui Online Single Submission (OSS).
Hal itu disampaikan oleh Bupati Siak Alfedri dalam rapat Forum Group Discussion (FGD) 4 dan Konsultasi Publik (KP) 2 rencana detail tata ruang (RDTR) melibatkan Deputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Adrianus Akasa Ajie Dharma, Kamis (21/10) kemaren di perumahan Bupati Abdi Praja.
Kata Alfedri, konsultasi publik ke 2 ini terkait dengan penyusunan RDTR di KITB yang mencakup tiga desa (Mengkapan, Sungai rawa, Rawa mekar).
"Untuk memberikan kepastian kepada calon Investor, kita menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Jadi apabila para investor mau berinvestasi di KITB, tinggal melihat di OSS dan dilihat RDTRnya," kata Bupati Siak Alfedri, Sabtu (23/10/2021).
Alfedri menambahkan, saat ini KITB terus berbenah sebagai lahan investasi yang menjanjikan. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, yang dapat dikembangkan sebagai kawasan investasi strategis nasional.
"Potensi dan peluang investasi di KITB sebetulnya suatu kawasan yang sudah dirancang dan ada di dalam RT/RW provinsi dan kabupaten. Bahkan kawasan pelabuhan ini sudah masuk direncana induk kepelabuhanan dari kementerian perhubungan. Kedepan Buton ini akan menjadi kawasan pertumbuhan baru yang mandiri, tidak merupakan pengembangan dari kawasan ibu kota Kecamatan Sungai Apit," ujarnya.
Sementara Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Adrianus Akasa Ajie Dharma mengatakan, pihaknya telah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dengan sistem yang dapat mempermudah investasi masuk di kawasan rencana detail tata ruang seperti di KITB.
"Kita membuka kemudahan pelayanan dan perijinan RDTR melalui OSS. Nanti ada terkait dengan sistem yang bisa membantu mempermudah investasi masuk di kawasan yang sudah kami siapkan RTDRnya. Semisal di RDTR Tanjung Buton," imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, juga dihadiri tim Leader Penyusunan Perencanaan KITB Adam Syah Adikara serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Permukiman (PU Tarukim) Kabupaten Siak Irving Kahar.
