Riauaktual.com - Pemuda Pancasila (PP) menuntut politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang meminta maaf terkait pernyataannya yang meminta Kemendagri tak memberi izin kepada organisasi masyarakat itu. Pemuda Pancasila juga mengancam akan membawa kasus itu ke jalur hukum jika tuntutan permintaan maaf tak dipenuhi Junimart.

"Karena itu, sekali lagi, Saudara Junimart Girsang, saya minta untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada media massa dan Pemuda Pancasila," kata Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Razman Arif Nasution sebagaimana dikutip dari RM.id, Senin (22/11).

Razman mengatakan, pihaknya menunggu niat baik dari Junimart Girsang. Dia juga membuka kemungkinan Pemuda Pancasila akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Karena saya selaku ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) PP Pusat, tentu akan melihat niat baik saudara. Jika saudara tidak mengambil sikap dan meminta maaf, maka kami akan melakukan tindakan hukum terhadap saudara. Bahwa saudara telah melalukan keonaran. Patut diduga menciptakan keonaran dan melakukan ujaran kebencian supaya orang benci kepada PP," ingatnya.

Razman mengatakan pihaknya akan memberi tenggat kepada Juminart untuk minta maaf. Waktu yang diberikan itu selama 2x24 jam.

"Saya minta yang bersangkutan untuk segera, paling lama kita hitung secepatnya. Jangan lewat dari 2x24 Jam," tutur dia.

Razman menambahkan, saat ini dia akan terus berusaha membuka komunikasi dengan Junimart Girsang. Dia mengatakan Junimart harus bertanggung jawab atas ucapannya.

"Kita mau bicara dengan Junimart yang mengeluarkan statement ini. Siapa menuai menabur angin siapa yang menaruh badai. Sekarang saya ingatkan cepat minta maaf, luruskan. Clear. Kalau anda membuat statement terus orang marah terus risikonya apa? Dua, satu proses hukum, satu lagi kita mana tahu (reaksi) orang di bawah," sambungnya.

Tak Hanya Pemuda Pancasila 

Junimart sebelumnya mengatakan, semestinya Pemuda Pancasila berbenah diri dan menertibkan anggotanya. Junimart mengatakan bentrokan yang terjadi antara Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug di Ciledug tak bisa ditolerir.

"Faktanya bikin recok dengan segerombolan beruniform ormas kok disebut oknum. Mestinya tertibkan dong anggotanya masing-masing. Lebih jauh ini  kriminal tidak bisa ditolerir. Harus diambil tindakan hukum konkret," kata Junimart, Senin (21/11).

Junimart mengaku, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mahmud Mattalitti yang merupakan pengurus Pemuda Pancasila tak masalah dengan statementnya.

"Justru itu para anggota wajib diedukasi dan sosialisasikan AD/ART-nya supaya tahu visi-misi organisasi," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu lantas menyebut kritiknya sebetulnya tidak hanya tertuju pada ormas Pemuda Pancasila dan FBR. Dia menekankan seluruh ormas resmi yang terdaftar di Kemendagri seharusnya mengedukasi anggotanya cara berorganisasi yang baik, cerdas, dan santun, bukan dengan membela diri tidak mau dikoreksi.

"Kritik saya ini bukan hanya untuk PP dan FBR, tapi untuk semua ormas resmi yang terdaftar di Kemendagri. Para anggota ormas wajib mengetahui visi-misi ormasnya, mereka harus diedukasi tentang cara-cara berorganisasi yang baik, cerdas dan santun," tegasnya.