Riauaktual.com - DPRD Pekanbaru mendesak agar pengelolaan sampah pada tahun 2024 dilakukan secara swakelola, meninggalkan sistem kerjasama dengan pihak ketiga. Sigit Yuwono ST, Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Demokrat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap layanan pengangkutan sampah yang selama ini tidak efektif dan efisien.
Sigit menyoroti Peraturan Wali Kota terkait jadwal pengangkutan sampah yang tidak dijalankan dengan baik, menyebabkan sampah menumpuk di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). “Kami menginginkan swakelola karena melihat realitas di lapangan yang tidak sesuai harapan. Sampah terus menumpuk meskipun ada regulasi jadwal pengangkutan,” ucap Sigit pada 17 Oktober 2023.
Menurutnya, swakelola akan memberikan kontrol yang lebih baik dalam manajemen pengelolaan sampah. Pemko Pekanbaru disarankan untuk menyiapkan TPS resmi dan depo sampah baru untuk menampung sampah sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Sigit juga mengusulkan agar pengelolaan sampah dikembalikan ke kecamatan, tetapi masih di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. “Hal ini akan memastikan setiap kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemko Pekanbaru harus belajar dari kegagalan pengelolaan sampah tahun-tahun sebelumnya dan mencontoh kota-kota lain seperti Jakarta, Batam, dan Surabaya yang telah berhasil mengimplementasikan sistem swakelola.
Dalam konteks anggaran, Sigit, yang juga anggota Badan Anggaran, menekankan bahwa jika swakelola diterapkan, anggaran pengelolaan sampah harus dialokasikan langsung ke setiap kecamatan, bukan melalui DLHK Kota Pekanbaru. Ini diharapkan dapat memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah.
Inisiatif ini diharapkan tidak hanya akan mengatasi masalah penumpukan sampah di TPS, tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan bagi warga Pekanbaru.
