Riauaktual.com - Kasus yang melibatkan Aldiko Putra, anggota DPRD Kuansing dari fraksi PKB periode 2019-2024, masih terus berlanjut. Aldiko Putra ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Kuantan Singingi pada 26 September 2023, karena diduga mengintimidasi Kepala Satuan Pengelola Hutan (KPH) Kuansing, Abriman, saat menangkap pelaku perambah kawasan hutan.
Penyidik Polres Kuansing telah melimpahkan berkas perkara Aldiko pada Senin, 23 Oktober 2023, ke Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan.
Namun, setelah dilakukan penelitian selama sekitar empat belas hari, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan menyatakan berkas perkara tersebut belum lengkap dan mengembalikannya ke penyidik Polres Kuansing.
Dalam konteks Pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024, Aldiko Putra, yang juga merupakan anggota DPRD Kuansing dari Fraksi PKB, masuk dalam DCT Pemilu 2024 dan terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kuansing periode 2024-2029.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat Telegram terkait penundaan sementara proses hukum yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Aturan itu dimuat dalam surat Telegram dengan nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023.
Berdasarkan Surat Telegram (ST) tersebut, penyidik Polres Kuansing sampai sekarang belum melengkapi atau P21 berkas perkara Aldiko tersebut.
Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Soegito, ketika dihubungi Riauaktual.com via pesan whatsapp mengatakan bahwa proses ini akan tetap dilanjutkan.
"Perkara tetap lanjut," tulis AKBP Pangucap, Sabtu, 27 Juli 2024.
Ketika ditanya kapan waktunya berkas perkara akan dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa, AKBP Pangucap sebelumnya menyarankan untuk berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Kuansing, AKP Shilton.
Namun, setelah dikirimkan pesan singkat via WhatsApp, hingga berita ini dilayangkan, belum memberikan jawaban.
Riauaktual.com kembali mengkonfirmasi kepada Kapolres Kuansing, namun hingga berita ini dilayangkan, Kapolres Kuansing belum juga memberikan jawaban.
Proses hukum terus berjalan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua yang terlibat, dengan publik menantikan penyelesaian yang adil dan transparan dari kasus yang telah menjadi perhatian luas ini.
