Riauaktual.com - Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Riau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mempengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPRD Riau.
Pasalnya, hampir seluruh ruangan Sekretariat Dewan (Setwan) hingga ruangan Sub Bagian Humas DPRD Riau disegel polisi dan terlarang dimasuki siapa pun.
Penggeledahan itu dilakukan sehubungan dengan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang menyeret nama Sekretaris Dewan (Sekwan) yang juga bakal calon Walikota Pekanbaru, Muflihun.
Petugas yang sedang berusaha mencari titik terang kasus tersebut selain menyegel ruangan juga mengangkut CPU komputer dan berkas-berkas, termasuk penyitaan untuk dilakukan pemeriksaan handphone (HP) beberapa pegawai terkait.
Pantauan riauaktual.com, hingga hari ini, Kamis (12/9/24) penggeledahan masih terus berlangsung.
Pegawai Sekretariat dan Sub Bagian Humas DPRD Riau yang menolak disebutkan namanya mengaku pekerjaan dan aktifitas pegawai DPRD Riau terganggu akibat penyegelan dan penggeledahan itu.
"Sejak hari Selasa, berarti sudah tiga hari kami tidak kerja karena dilarang masuk ke ruangan, juga tidak boleh mengambil apapun," keluhnya.
Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga terganggu dan molor karena seluruh berkas administrasi berada di dalam ruangan yang disegel.
Diketahui hingga saat ini struktur anggota DPRD Riau periode 2024-2029 yang dilantik sejak Jumat (6/9/24) lalu belum terbentuk.
Penunjukan Ma'mun Solikhin sebagai Ketua DPRD Riau sementara dan Indra Gunawan Eet sebagai Wakil Ketua DPRD Riau sementara sudah dilakukan saat pelantikan namun juga tak bisa berbuat banyak.
"Kami berharap pemeriksaan ini cepat selesai, biar bisa kerja. Administrasi kelengkapan dewan sampai surat menyurat semua terganggu," ujar salah satu pegawai tersebut.
