Kaderismanto Jadi Ketua DPRD Riau, DPD PDIP: Tetap Prioritaskan Wong Cilik

Kaderismanto Jadi Ketua DPRD Riau, DPD PDIP: Tetap Prioritaskan Wong Cilik
Kaderismanto (memakai jas) usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua DPRD Riau masa jabatan 2024-2029, Kamis (24/10/24)

Pekanbaru (RA) - Selama beberapa dekade terakhir, Partai Golkar mendominasi posisi Ketua DPRD Riau. Sejarah mencatat, setidaknya sejak tahun 2009 saat Johar Firdaus menjadi Ketua DPRD Riau hingga masa Yulisman di periode 2019-2024, posisi ketua badan legislatif tertinggi di Provinsi Riau itu selalu menjadi milik partai berlogo pohon beringin.

Namun sejarah baru diukir pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 ini, di mana PDIP berhasil menjadi juara dengan perolehan kursi terbanyak dan menggeser Golkar di posisi kedua.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemudian menunjuk Kaderismanto untuk menjadi Ketua DPRD Riau masa jabatan 2024-2029. Kaderismanto dilantik dan mengucapkan sumpah jabatannya hari ini, Kamis (24/10/24).

Menanggapi itu, Ketua DPD PDIP Provinsi Riau Zukri Misran turut meletakkan harapannya pada Kaderismanto.

Zukri berharap di bawah kepemimpinan Kaderismanto DPRD Riau mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat kecil dan membersamai siapapun Gubernur Riau yang memenangkan Pilkada nanti untuk membawa Provinsi Riau semakin pesat pembangunannya sehingga angka kemiskinan bisa menurun.

"Keinginan dan harapan kita tentu apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat terpenuhi dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat DPRD baik dengan Perdanya maupun kebijakan anggaran yang dibuat betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat langsung baik di bidang kesehatan, pendidikan dan tentu bagaimana ekonomi akan lebih baik ke depannya," kata Zukri.

Kepada Kaderismanto dan seluruh anggota fraksi PDIP DPRD Riau, Zukri meminta agar membuat kebijakan yang pro wong cilik alias pro masyarakat kecil.

"Misalnya soal pendidikan, buatlah kebijakan bagaimana agar peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang SMA/SMK bisa bersekolah tanpa ada yang putus sekolah. Nah itu butuh kebijakan anggaran yang bisa disusun oleh dewan bersama instansi terkait," ujarnya. 

#DPRD Provinsi Riau

index

Berita Lainnya

index