PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Pemko juga mendukung penuh setiap tahapan Pilkada.
Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, melaporkan kesiapan Pemko dalam penyelenggaraan Pilkada kepada Pj Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi. Hal ini disampaikan Risnandar saat bertemu Pj Gubri Rahman Hadi dalam kesempatan silaturahmi resmi di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (28/10).
Dalam pertemuan tersebut, Risnandar melaporkan berbagai perkembangan dan tantangan yang sedang dihadapi pemerintah kota, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada pada akhir November 2024 mendatang.
Risnandar memaparkan kondisi terkini Kota Pekanbaru yang memiliki luas wilayah 632,26 km², dengan 15 kecamatan dan 83 kelurahan. Saat ini, Pekanbaru dihuni sekitar 1.138.530 jiwa yang terdiri dari beragam suku.
"Termasuk Minang, Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Beragam etnis tersebut menjadi ciri khas dan kekayaan budaya di Pekanbaru," kata Risnandar Mahiwa.
Risnandar menyampaikan bahwa terdapat lima kandidat yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Guna mendukung pelaksanaan Pilkada yang tertib dan lancar, pihaknya telah menyiapkan program pendidikan politik bagi masyarakat.
Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan pendidikan politik untuk menjaga stabilitas kota selama proses Pilkada berlangsung.
Risnandar juga menyampaikan, beberapa posisi pejabat penting di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sedang kosong dan sedang dalam proses pengisian. Proses ini telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami juga akan mengisi posisi 13 lurah yang kosong. Hal ini guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan," terang Risnandar.
Dalam sektor pendidikan, Risnandar melaporkan bahwa terdapat kekosongan sekitar 50 kepala sekolah di tingkat Sekolah Dasar yang juga perlu segera diisi. Mengingat pentingnya peran sekolah dalam pendidikan, ia menekankan perlunya keberadaan kepala sekolah agar program pemerintah terkait peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak dapat berjalan optimal.
Selain itu, isu data penduduk juga menjadi perhatian. Risnandar menyebutkan bahwa akibat pemekaran wilayah kelurahan pada 2017, beberapa data penduduk belum tersesuaikan. Hal ini menyebabkan beberapa pemilih belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baru.
Risnandar meminta dukungan Pj gubernur Riau untuk memfasilitasi penyesuaian data penduduk di sekolah-sekolah menengah atas (SMA). Hal ini mengingat SMA berada di bawah kewenangan provinsi. Banyak anak SMA yang masuk kategori pemilih pemula belum memiliki KTP, sehingga hak suara mereka terancam pada Pilkada tahun ini.
"Kami juga berkomitmen untuk mendukung program-program prioritas nasional, termasuk program pengentasan stunting dan pengurangan kemiskinan ekstrem. Pekanbaru saat ini telah mencapai tingkat cakupan kesehatan universal sebesar 99,24 persen, namun masih membutuhkan tambahan anggaran agar lebih banyak masyarakat dapat terlayani," pungkasnya.
