SIAK (RA) - Dinas Sosial Kabupaten Siak mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di ruang rapat Bappeda Siak, Rabu (20/11). Forum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Diskominfo, Disdukcapil, Bappeda, BAZNas, tokoh masyarakat seperti Datuk Seri Wan Said dan KH. Ahmad Muhaimin, serta pendamping sosial dan fasilitator.
Kepala Dinas Sosial Siak, Wan Idris, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan pelayanan sosial di Kabupaten Siak.
“FKP ini menjadi wadah bagi kami untuk mendengar masukan dari tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan stakeholder terkait pelayanan sosial. Tujuannya adalah agar pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada warga kurang mampu dapat lebih optimal,” ungkap Wan Idris.
Wan Idris menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menyelesaikan 15 item persoalan Pemerlu Pelayan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Salah satu contohnya adalah penanganan kasus orang terlantar.
“Beberapa waktu lalu, kami menemukan seorang warga terlantar dari Ponorogo di wilayah Kabupaten Siak. Berkat koordinasi antara petugas Dinas Sosial dan tokoh masyarakat, warga tersebut berhasil dipulangkan ke kampung halamannya,” jelasnya.
Wan Idris juga memaparkan berbagai bentuk bantuan yang telah diberikan Pemda Siak melalui APBD.
Bantuan tunai:
Rp300 ribu untuk warga cacat berat.
Rp200 ribu untuk lansia miskin per bulan.
Rp500 ribu untuk anak yatim yang dicairkan pada bulan Ramadhan.
Bantuan alat bantu: kursi roda, kaki palsu, tongkat, dan alat bantu dengar.
“Selain itu, kami juga bekerja sama dengan BAZNas Siak untuk membantu biaya perawatan pasien warga kurang mampu,” tambah Wan Idris.
Namun, ia menegaskan bahwa warga kurang mampu yang belum menerima bantuan kemungkinan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai warga Siak.
Tokoh masyarakat Siak, Datuk Seri Wan Said, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Dinas Sosial.
“Kami berterima kasih kepada Bupati Siak dan Dinas Sosial atas bantuan dan manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Program seperti beasiswa gratis untuk anak penerima PKH sangat luar biasa,” katanya.
Sementara itu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Muhammad Yamin, S.Ag, memberikan saran agar program-program sosial ini dipublikasikan secara luas.
“Kami berharap, program bantuan dari bupati melalui Dinas Sosial dapat lebih banyak dipublikasikan agar masyarakat mengetahui keberadaan program ini,” tutup Yamin. (INF)
