ROHUL (RA) – Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Sumiartini di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/6/2025).

Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua dan anggota DPRD Rohul, Sekretaris Daerah Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, para asisten, staf ahli bupati, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rokan Hulu.

Dalam penyampaiannya, Bupati Anton menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 ini merupakan bentuk informasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ia menyampaikan, Pemkab Rokan Hulu kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

“Laporan audit BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Rohul telah kami terima pada Senin, 26 Mei 2025. Alhamdulillah, kita kembali meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut,” ujar Bupati Anton.

Bupati juga memaparkan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja APBD mencapai Rp1.850.379.767.711,25 dari total anggaran sebesar Rp2.099.978.436.033.

Sementara itu, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.787.833.016.749,49 atau 88,18 persen dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.027.353.825.501. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, dana penyesuaian, serta transfer dari Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran (SilPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp10.089.122.725,32.

“Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan keuangan daerah,” tutup Anton.

#Pemkab Rokan Hulu