RIAU (RA) - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Riau, Jumat (25/7/2025). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau M Job Kurniawan.

Dalam hal ini, Pemprov Riau turut menerima bantuan sosial dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Pj Sekda Riau M Job Kurniawan menyebutkan bantuan ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dengan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta ketangguhan masyarakat terhadap berbagai tantangan sosial dan bencana.

"Bantuan ini tentu sangat bermanfaat, terlebih lagi bantuan dari BNPB dengan bantuan peralatan-peralatan terkait karhutla,” ujar M Job Kurniawan.

Dijelaskan, peralatan tersebut akan segera didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Penyaluran alat pendukung karhutla ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menangani titik-titik api secara lebih cepat dan efektif.

Adapun alat-alat yang diberikan yaitu, 4 unit pompa 23hp dan kelengkapannya, 50 unit pompa 2hp dan kelengkapannya, 100 set APD Karhutla, 6 unit motor karhutla, 6 unit water tank portable, 6 unit Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) atau alat bantu pernapasan mandiri.

“Bantuan peralatan karhutla nanti akan kita distribusikan ke kabupaten dan kota agar penanganan bisa lebih cepat dan merata," jelasnya.

Selain bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Riau juga menerima bantuan dari Kementerian Sosial, Pemprov Riau juga menerima bantuan berupa kaki dan tangan palsu untuk penyandang disabilitas, bantuan sembako bagi masyarakat rentan, serta pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II.

“Kemensos juga memberikan bantuan buffer stock logistik bencana yang sangat penting untuk mengantisipasi kondisi darurat,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga memberikan fasilitasi sertifikat halal gratis kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Riau. Bantuan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 79 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

“Total sebanyak 19.382 Sertifikat Halal (SH) diberikan dengan nilai Rp4,45 miliar lebih. Ini bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM agar bisa menembus pasar yang lebih luas dengan jaminan halal,” terangnya.

Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga turut memberikan kontribusi dalam bentuk program kemaslahatan. Bantuan difokuskan pada program beasiswa haji bagi para santri di Provinsi Riau, yang dinilai sebagai upaya penguatan kapasitas keagamaan generasi muda.

“Kami berterima kasih kepada BPKH yang telah menaruh perhatian kepada santri di daerah. Program ini diharapkan memberikan motivasi kepada para santri untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat,” tutur Pj Sekda M Job.

Pj Sekdaprov menegaskan bahwa seluruh bantuan ini akan disalurkan secepatnya dan tepat sasaran. Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengawal distribusi bantuan agar tepat guna dan tepat sasaran.

“Harapan kami, bantuan ini dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, bantuan seperti ini bisa terus meningkat baik dari segi jumlah maupun jenisnya,” pungkasnya.