BANDUNG (RA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyatakan tak menutup diri terhadap masukan, pandangan, bahkan kritik, termasuk soal amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ahmad Muzani menegaskan mengunci rapat-rapat terhadap pikiran amandemen UUD 1945, adalah menutup rapat-rapat adanya ide-ide cemerlang. Yakni tentang masa depan bangsa dan konstitusi negara.
"MPR tak mengunci rapat-rapat tentang kemungkinan itu. Meskipun kami juga tak mempermudah proses amandemen dengan begitu gampang. Tapi sebaliknya, mempermudah amandemen UUD 1945 juga sesuatu yang harus dipikirkan," ujar Muzani di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025)
Namun Muzani mengingatkan agar proses perubahan konstitusi dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Ia berpendapat mempermudah amandemen UUD 1945 juga bukan hal yang bijak, karena konstitusi adalah dasar negara yang harus dipikirkan secara matang.
"Karena itu, MPR membuka diri terhadap semua pandangan, baik yang menginginkan amandemen maupun yang menilai cukup sampai di sini,” katanya.
Dalam sambutan press gathering, Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi kepada insan media atas dukungan dan peran aktif dalam menyebarluaskan berbagai kegiatan serta tugas konstitusional MPR RI.
Menurut dia, peran media sangat penting dalam menjaga kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan peran kawan-kawan pewarta telah membantu menyosialisasikan dan memberitakan apa yang menjadi tugas kami di MPR,” ujar Muzani,
Muzani melanjutkan tugas MPR dalam menjaga ideologi negara terkadang tak selalu terasa oleh masyarakat, terutama ketika kehidupan berbangsa berjalan normal tanpa gejolak.
Namun, ketika muncul dinamika nasional yang membutuhkan pemahaman kebangsaan, peran MPR menjadi sangat terasa.
“Tugas menjaga ideologi negara kadang dirasakan sebagai kebutuhan, tapi ketika keadaan biasa-biasa saja, tugas itu seolah tak dianggap penting. Padahal, kesadaran berbangsa dan bernegara harus terus dijaga,” katanya.
