JAKARTA (RA) - Komisi I DPR menilai negara perlu mengambil langkah tegas dan komprehensif pasca tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga berkaitan dengan paparan konten digital. 

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Junico Siahaan, menegaskan bahwa penguatan regulasi tidak boleh hanya menyasar game online, tetapi seluruh platform digital.

Nico menyebut insiden tersebut menjadi alarm keras bahwa pengawasan ruang digital, terutama bagi anak dan remaja, harus diperketat secara sistemik.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral. Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar," ujarnya, Jumat (14/11/2025) kemarin sebagaimana dilansir dari rmol.id.

Pemerintah sebelumnya mempertimbangkan pembatasan sejumlah game online, termasuk PUBG, menyusul ledakan di SMAN 72 pada Jumat (7/11/2025). Game itu disebut menjadi salah satu sumber paparan konten kekerasan pelaku.

Namun, Nico mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), agar tidak hanya fokus pada game. 

Ia menilai Indonesia bisa belajar dari regulasi Australia yang mewajibkan batas usia minimal 16 tahun untuk mengakses game dan jenis konten digital tertentu.

"Pemerintah, khususnya Komdigi, harus punya mekanisme yang bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses game dan seluruh platform digital. Aturan seperti di Australia bisa jadi acuan," tegasnya.

#DPR/MPR RI