Ribuan Massa Siap Geruduk Kejati dan DPRD Riau, KOMMARI Desak Hentikan Praktik Perampasan Lahan

Ribuan Massa Siap Geruduk Kejati dan DPRD Riau, KOMMARI Desak Hentikan Praktik Perampasan Lahan
Ilustrasi demo.

PEKANBARU (RA) - Ribuan mahasiswa dan masyarakat Riau akan turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar yang digelar Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (KOMMARI) pada Kamis (20/11/2025). 

Aksi ini akan dipusatkan di dua titik utama, yakni Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Gedung DPRD Riau.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap rangkaian tindakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. 

Salah satu isu utama adalah penyitaan kebun-kebun milik warga yang kemudian diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Sekretaris KOMMARI, Abdul Aziz, menyebut selama enam bulan terakhir situasi di Riau menjadi tidak kondusif akibat langkah-langkah Satgas PKH. 

Menurutnya, keresahan masyarakat muncul sejak pemasangan plang kawasan hutan yang tak hanya menyasar lahan perusahaan, tetapi juga kebun milik warga dan tanah ulayat komunitas adat.

Setelah pemasangan plang, para pemilik kebun dipanggil ke Kejati Riau dengan dalih undangan klarifikasi. Namun, Aziz mengungkapkan bahwa masyarakat justru ditekan untuk menandatangani surat penyerahan lahan kepada Satgas PKH.

"Mayoritas pemilik lahan menandatangani surat itu karena ditakuti akan dipidanakan, bahkan diancam dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini bentuk intimidasi terhadap rakyat Riau," tegas Aziz.

KOMMARI juga menyoroti kejanggalan lain, yakni lahan sitaan yang tidak dikembalikan sebagai kawasan hutan, melainkan diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola. 

Aziz menilai kondisi ini justru melanjutkan dugaan pelanggaran yang sama jika benar lahan tersebut berstatus kawasan hutan.

"Yang lebih menyakitkan, Agrinas tidak mengelola langsung lahan itu. Mereka mencari pihak ketiga dengan sistem bagi hasil. Masyarakat lokal jelas tak mampu ikut karena uang muka yang diminta sangat besar," ujarnya.

KOMMARI menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan Satgas PKH tidak berpihak kepada masyarakat tempatan yang seharusnya memiliki prioritas dalam pengelolaan lahan.

Atas dasar itu, KOMMARI memastikan aksi besar akan digelar besok. Sekitar 2.000 massa dari berbagai daerah di Riau, termasuk mahasiswa, dijadwalkan hadir untuk mendesak penghentian praktik yang mereka anggap sebagai perampasan lahan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index