PEKANBARU (RA) - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau terus meningkatkan upaya dalam memaksimalkan serapan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sektor perkebunan di Riau.

Plt Kepala Disbun Riau, Supriadi, mengatakan bahwa optimalisasi dana pusat diperlukan karena terbatasnya kemampuan anggaran daerah melalui APBD, terlebih pemerintah saat ini masih melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

"Kita terus mengejar dana yang bisa diakses dari pusat, baik melalui APBN maupun BPDPKS lewat berbagai program yang tersedia," ujar Supriadi kepada riauaktual.com, Selasa (25/11/2025).

Supriadi menambahkan, salah satu program terbaru yang berhasil diperoleh yaitu persetujuan dari Kementerian Pertanian untuk pelaksanaan replanting kelapa seluas 27 ribu hektare di Riau.

"Seluruh pendanaannya menggunakan APBN. Program seperti ini harus terus kita dorong, karena tidak mungkin hanya mengandalkan APBD," jelasnya.

Selain itu, berbagai program yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga tengah berjalan, termasuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, serta program strategis lainnya untuk pengembangan sawit rakyat di Riau.

"Kita juga mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih aktif mengajak petani memanfaatkan program yang sudah tersedia ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Supriadi menyampaikan bahwa dana APBD yang tersedia tetap akan digunakan sebagai pendukung dan fasilitasi untuk menjalankan program-program tersebut.

"Sebetulnya bukan hanya Disbun, seluruh OPD juga harus bergerak mencari peluang pendanaan pusat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," tutupnya.