PEKANBARU (RA) - Program Smart City yang digadang-gadangkan oleh Pemko Pekanbaru, cuma wacana semata. Seperti diketahui, sistem tagihan pajak yang masuk ke kas daerah saat ini masih menggunakan cara-cara manual.

Pernyataan itu dikatakan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz. Dia melihat bahwa bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran dikarenakan masih menggunakan cara-cara lama, dimana manusia bertemu dengan manusia.

"Pemko ngomong katanya Pekanbaru menuju kota Smart City. Jangan sampai Smart City hanya teori saja. Harusnya semua dengan sistem online. Begitu ada transaksi, jaringan terkoneksi dengan cepat dan masuk ke sistem Dispenda. Bukan datang dan bertanya menagih-nagih lagi," ucap Zulfan, kepada wartawan, Senin (10/10).

Menurutnya, sistem tagihan dalam pajak, harus diubah. Dia tidak yakin, pelaksanaan sistem pajak online tidak akan terlaksana dengan baik. Mengingat, saat ini APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017 menurun drastis akibat rasionalisasi.

"Sekarang saja, kebutuhan APBD difokuskan untuk bayar hutang Pemko saja. Solusinya tidak ada, kembali kepada orangnya mau transparansi atau tidak. Dan pihak swasta kita imbau, kalau ada yang merasa diperas, segera laporkan. Bayar saja pajak sesuai dengan yang ada," tuturnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemko Pekanbaru sebelumnya bekerja sama dengan Pemko Bandung intuk mengimplementasi program Smart City.

Bahkan, Pemko Bandung menghibahkan aplikasi Smart City untuk Pemko Pekanbaru, untuk menambah wawasan dari luar dengan mencari data - data yang bermanfaat untuk memajukan kota. Hingga saat ini, program itu tidak dimunculkan dan tidak diterapkan oleh Pemko Pekanbaru. (DWI)