Riauaktual.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, tak sepakat dengan rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebab ormas ini tidak melanggar aturan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Mari cek apa yang salah dengan HTI. Dasar pembentukannya sudah sesuai dengan UU keormasan, aksi-aksinya tidak ada yang makar atau berbau makar, visi dan misinya adalah sebuah tawaran ide yang mereka perjuangkan dengan langkah dan cara-cara konstotusional. Jadi apa yang salah? Apa karena dia membawa Islam dan rezim sekarang seperti Islamophobia?" kata Sodik di Jakarta, hari ini.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan membubarkan HTI karena organisasi itu mengancam keutuhan NKRI. Menurut Wiranto bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sodik pun menantang pemerintah untuk menguji HTI yang disebut-sebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. "Apakah ajaran HTI bertentagan dengan ke lima sila Pancasila?" ujar dia.

"Mari uji satu persatu. Soal mosi khilafah apakah bertantangan dgn UUD 45? Ini yang harusnya didiskusikan pemerintan dengan HTI," ujar politisi Partai Gerindra itu, sebagaimana dikutip dari rimanews.

Karena itu, dia menilai tidak tepat bila HTI dibubarkan dengan alasan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. "Tidak tepat. Tidak ada yang salah dengan HTI. Dikusilah dengan HTI," ungkap Sodik.