Riauaktual.com - Sesungguhnya, air bersih adalah kebutuhan yang mendasar, karenanya dikategorikan sebagai hak asasi manusia. 

Selama ini, kebutuhan dasar inilah yang selalu menjadi persoalan bagi warga Pekanbaru. Sebab, Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM) tidak terkelola secara profesional.

Dengan demikian bisa diduga Pemerintah Kota Pekanbaru disebut gagal karena selama ini  tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya. 

“Artinya, Pemko Pekanbaru gagal  melindungi hak asasi manusia,” kata DR. Tuti Khairani Harahap, M.Si., Staf Pengajar Program Pasca Sarjana-Universitas Riau (PPS-UR) sebagaimana dikutip dari pjcnews.com.

“Untuk itu, rakyat berhak menuntut agar negara atau pemerintah menjamin tersedia air bersih yang murah dan berkelanjutan bagi kehidupannya,” tegasnya.

Selama ini, masalah kebutuhan suplay air bersih di Kota Pekanbaru khususnya dari Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Siak, katanya tidak pernah mampu memenuhi kebutuhan primer warga. 

Tuti merujuk Undang-Undang nomor 5 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air, Pasal 5 yang mengatakan bahwa:

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif. 

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan jika penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal (1) diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 

“Artinya, pemerintah daerah wajib hukumnya menyediakan kebutuhan air bersih untuk warganya,” katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, katanya perlu adanya peran aktif negara dalam hal ini Pemko. Pekanbaru untuk  mengatur, mengelola, mengawasi, dan memiliki sumber-sumber dan infrastruktur penyediaan air bersih secara berkesinambungan dan terencana. 

“Termasuk mengelola air Sungai Siak itu. Selama ini Riau bisa membangun PLTA Koto Panjang. Kenapa Sungai Siak tidak dikelola dengan membangun waduk misalnya,” katanya.