Riauaktual.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, tidak segan segan akan menindak tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) jika kedapatan tidak netral pada pemilihan Gubernur Riau, Tahun 2018 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusda, S.PDi, M.PDi saat apel bersama, di komplek Pemda Kuansing, senin (5/2/2018).

Untuk itu ia menghimbau seluruh ASN dan Kades di Kabupapaten Kuantan Singingi, agar tetap nentral pada Pilgubri nantinya yang akan dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia, Juli 2018 mendatang.

Jika kedapatan, Rusidi Rusda menyampaikan akan dilakukan penindakan terhadap ASN dan Kades, seandainya melanggar himbauan yang disampaikan tersebut.

"Apabila masih ada ASN dan Kepala Desa kita melanggar, akan kita lakukan penindakan dengan rangkaian proses sesuai peraturan perundang undangan," ujarnya.

Adapun ketentuan yang diingatkan Bawaslu Privinsi Riau, bagi para ASN ini adalah, tidak menjadi jurkam disalah satu pasangan calon manapun, tidak menyediakan sarana fasilitas bagi calon manapun dan tidak terlibat dalam kepanitiaan atau membantu kepanitiaan pasangan calon. Intinya ia menyampaikan ASN dan Kades tidak terlibat sama sekali dengan yang berbaur kampanye.

Himbauan ini ia sampaikan, sesuai dengan UU no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai, selanjutnya PP no 42 tahun 2004 mengenai pembinaan jiwa kops dan kode etik ASN dan Permenpan RB B/71/M.SM.00.00 2017, seterusnya surat Komisi ASN, terakhir berdasarkan surat edaran mendagri.

Kemuduian usai digelarnya upacara dilakukan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai diwakili oleh Plt. Sekda Kuansing, H. Muharlius. Kemudian pendatangan tersebut juga dilakukan oleh Bupati H. Mursini dan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusda. (Jk)