Riauaktual.com - Gubernur DKI Jakarta seolah enggan disalahkan terkait pemberian penghargaan Adhi Karyawisata kepada diskotek Colosseum.

Sebaliknya, Anies seperti menimpakan semua kesalahan kepada anak buahnya.

Sekda DKI Saefullah mengatakan, Anies sama sekali tidak tahu pemberian penghargaan untuk diskotek yang pernah dirazia Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI itu.

Sebaliknya, Saefullah menyebut bahwa penghargaan itu sepenuhnya keputusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Pun dengan seluruh penilaian.

Demikian disampaikan Saefullah yang bertindak mewakili Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI, Senin (16/12/2019).

“Pemberian penghargaan kepada colloseum yang diputuskan oleh kepala dinas pariwisata dan kebudayaan dengan sk nomor 388 2019,” katanya.

Terkait adanya bubuhan tanda tangan mantan Mendikbud dalam penghargaan itu, Saefullah juga membantahnya.

Ia menyebut, bahwa tandatangan itu bukan asli tandatangan Anies, malainkan tandatangan cetak.

“Jadi, tandatangan gubernur yang cetak, bukan yang basah atas nama pemprov DKI,” cetusnya.

Ke depan, pihaknya berjanji akan lebih selektif dan ketat dalam memberikan penilaian untuk pemberian penghargaan Adhi Karyawisata.

“Jadi harus betul-betul lebih cermat lagi,” pungkasnya.

Atas kejadian itu, atas perintah Anies, agar dilakukan pemeriksaan terhadap anak buahnya yang terlibat dalam proses pemberian penghargaan dimaksud.

“Jika terbukti lalai akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Saat ini, sambungnya, pemeriksaan terhadap para anak buah Anies itu tengah dilakukan.

“Pejabat yang terlibat sementara dinonaktifkan selama pemeriksaan,” pungkasnya.

Sementara, pencabutan penghargaan untuk diskotek Colosseum itu diapresiasi Front Pembela Islam (FPI).

Sekretaris FPI, Munarman menyebut, pencabutan penghargaan itu berarti Anies mengakomodir aspirasi umat beragama.

Tujuannya, untuk menjadikan DKI yang berbudaya, berdaulat secara politik dan berdikari dalam ekonomi.

“Kita apresiasi langkah pencabutan tersebut,” kata Munarman, Senin (16/12/2019).

Karena itu, tidak ada alasan tidak mendukung Anies menciptakan budaya anti maksiat dan anti kemungkaran.

“Bukan budaya yang hedonis yang penuh dengan kemaksiatan dan kemunkaran,” sambungnya.

Pihaknya meyakini, DKI memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup besar.

“Daripada sekedar hiburan malam dan har-hura,” kata dia.

Lebih lanjut, pihaknya meminta Anies tak perlu takut menghadapi tekanan para pengusaha maksiat berkedok hiburan malam.

“Hadapi saja mereka sebagai antek antek setan yang coba menjerumuskan generasi muda Indonesia,” tegasnya.

Pihaknya berharap, Anies bisa tetap ‘lurus’ dan istiqomah di jalan Allah.

“Dan semoga tetap dalam barisan kaum nalar akal sehat dalam memimpin Jakarta,” harapnya.

Munarman juga menyarankan Anies agar terus berkonsultasi dengan para ulama.

“Dalam mengembangkan kebijakan pemprov DKI Jakarta agar keberkahan turun,” katanya.

Sumber: pojoksatu.id