Riauaktual.com - Ferdinand Marcos Jr tidak mempedulikan keberatan aktivis HAM terhadap pencalonannya merebut kursi nomor satu Filipina. Putra diktator Ferdinand Marcos itu mantap nyapres menggandeng putri Duterte.

Kelompok yang menamakan diri Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law (CARMMA) menuding, Marcos Jr (64) memalsukan dokumen pelengkap pendaftaran calon presiden. Dalam dokumen pendaftaran capres, pria yang disapa Bongbong itu menyatakan, tidak pernah diadili atau terlibat masalah hukum apapun.

CARMMA menyebut keluarga Marcos, termasuk Bongbong pernah melakukan penggelapan pajak. Untuk mengerem laju Bongbong, CARMMA mengajukan petisi untuk mendiskualifikasi Bobong dalam pemilihan Presiden pada Mei 2022.

Mantan anggota kongres Satur Ocampo, salah satu ketua kelompok itu, mengatakan, petisi itu didasarkan pada keyakinan Marcos selama lebih dari dua dekade melakukan penggelapan pajak.

“Pejabat publik yang melanggar kode pendapatan internal terus-menerus didiskualifikasi dari memegang jabatan publik dan berpartisipasi dalam pemilihan,” kata Ocampo seperti dikutip Bernama, Kamis (18/11).

Sebagai informasi, pengadilan memvonis Marcos Jr atas penggelapan pajak pada tahun 1995 karena gagal mengajukan pengembalian pajak penghasilannya dari 1982 hingga 1985 ketika menjadi gubernur provinsi Ilocos Norte. Keyakinan tersebut diperkuat pengadilan banding pada 1997. Namun demikian, Marcos Jr telah terpilih sebagai gubernur, anggota kongres, dan senator.

Meskipun Marcos Jr bisa mendapatkan jabatan publik di masa sebelumnya, Ocampo mengatakan keyakinannya bahwa pencalonannya bisa dibatalkan sesuai ketentuan. Komisi Pemilu menjadwalkan pembahasan petisi tersebut pada 26 November nanti.

Menurut kelompok itu, hukuman yang dijatuhkan kepada Marcos Jr seharusnya membuatnya didiskualifikasi atau sedari awal tidak dapat mencalonkan diri.

“Dia terus-menerus mengabaikan hukumannya dan tidak menghormati aturan hukum dengan mencalonkan diri. Dia adalah seorang penjahat yang dihukum,” ujar pengacara Howard Calleja, dilansir Reuters, kemarin.

Berdasarkan aturan di Filipina (National Internal Revenue Code), seorang pejabat publik yang dihukum karena kejahatan pajak dilarang seumur hidup untuk memegang jabatan publik, memberikan suara. dan berpartisipasi dalam pemilihan apapun.

Lebih jauh, Antonio La Viña, seorang profesor hukum dan politik di Universitas Ateneo de Manila, mengatakan, otoritas pemilu biasanya hanya akan mendiskualifikasi kandidat yang dilarang jika pengaduan diajukan sebelum pencalonan.

“Orang-orang hanya akan mengeluh jika Anda dapat memenangkan pertarungan ini,” ujarnya.

Apakah Marcos Jr pernah menghadapi kasus diskualifikasi, juru bicara komisi pemilihan Filipina James Jimenez mengaku, tidak ingat.

Untuk diketahui, keluarga Marcos adalah salah satu dinasti paling terkenal di Filipina meskipun kekuasaan mereka jatuh oleh people power pada 1986. Namun demikina, Marcos Jr berhasil mempertahankan kekayaan dan koneksinya.

Marcos Jr menilai, petisi itu tidak memiliki dasar hukum. Ditegaskannya, ia sudah siap berlaga di pilpres mendatang dengan menggandeng Sara Duterte, putri Presiden Rodrigo Duterte.

Di Filipina, presiden dipilih terpisah dari wakil presiden. Negara Asia Tenggara berpenduduk 110 juta orang itu akan menggelar pemilu pada Mei 2022 untuk posisi presiden sampai gubernur, wali kota, dan pejabat lokal. Keputusan Sara untuk mencalonkan diri sebagai wapres memperkuat Marcos Jr dalam survei pemilih. Sara berkoalisi dengan Marcos Jr demi menciptakan aliansi yang tangguh antara kedua klan. Kubu keluarga Marcos kuat di wilayah utara dan tengah negara tersebut. Sementara, kubu Duterte kuat di wilayah selatan.

Sebuah survei yang dilakukan pada 20-23 Oktober lalu oleh lembaga jajak pendapat Social Weather Stations menunjukkan, Marcos memimpin atas saingannya Wakil Presiden petahana Leni Robredo, Wali Kota Manila Francisco Domagoso dan legenda tinju Manny Pacquiao.