Riauaktual.com - Gagalnya pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di Kuansing menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya sejumlah program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kuansing, H Dedy Sambudi, SKM. M. Kes, mengungkapkan kondisi ini setelah rapat yang diadakan pada Sabtu (30/9/2023) malam.
Menurut Sekda, hingga sore harinya, diskusi intens masih terjadi antara TAPD dan anggota DPRD Kuansing. Wakil Ketua DPRD, H Darmizar, dan anggota Komisi II bahkan menekankan kebutuhan hearing lebih lanjut, namun hal tersebut tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan waktu. Akibatnya, pembahasan APBD P tahun 2023 terhenti.
Pembatalan APBD Perubahan tahun anggaran 2023 akan mempengaruhi sejumlah program dan pelayanan, termasuk pembelian alat kesehatan esensial seperti alat cuci darah, CT scan, alat pemeriksaan kandungan atau USG, serta ambulans untuk mendukung program JAMELA. Selain itu, pembelian kendaraan operasional, gaji petugas kebersihan, dan sejumlah kebutuhan lainnya juga terancam terhenti.
Dedy Sambudi menekankan bahwa kegagalan pengesahan APBD P ini merupakan hal yang serius dan memerlukan tindak lanjut segera. “Kami telah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan dan akan berkonsultasi dengan Kemendagri, BPK, dan BPKP untuk mencari solusi terbaik mengatasi masalah ini,” ujar Dedy.
Kegagalan ini menyoroti kebutuhan urgensi pengesahan anggaran untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, kejadian ini juga menjadi momentum refleksi bagi semua pihak untuk lebih memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam proses pengesahan anggaran agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Sejauh ini, Riauaktual.com telah berupaya untuk menghubungi sejumlah anggota DPRD Kuansing untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai pembatalan APBD P masih belum membuahkan hasil.
