Riauaktual.com - Tindakan Gubernur Riau, Syamsuar, yang belum juga menandatangani APBD Perubahan (APBD-P) Bengkalis tahun 2023 telah memunculkan ketidakpastian dan kepanikan di kalangan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bengkalis. Hal ini berdampak langsung pada pembayaran gaji para guru tersebut.
Pada Kamis (26/10/2023), sejumlah guru PPPK mendatangi kantor DPRD Bengkalis untuk menyampaikan kekhawatiran dan menuntut kejelasan mengenai nasib mereka. Pertemuan ini berlangsung di ruang fraksi DPRD dan dihadiri oleh Askori, salah satu anggota DPRD Bengkalis.
Riki Aftafiandi, seorang guru SDN 14 Bantan dan perwakilan dari guru PPPK, menegaskan urgensi penyelesaian masalah ini. "Kami sangat tergantung pada APBD-P karena gaji kami diterima dari Pemkab Bengkalis, bukan dari Pusat. Jika APBD-P tidak segera diproses, kami bisa tidak menerima gaji selama 6 bulan atau bahkan lebih," ujarnya.
Askori, yang juga merupakan politisi dari Partai Nasdem, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi tersebut dan menegaskan bahwa DPRD Bengkalis sudah menyelesaikan paripurna APBD-P 2023 sesuai dengan mekanisme yang ada. Ia juga menekankan bahwa masalah ini perlu segera diselesaikan untuk memastikan pembayaran hak-hak masyarakat, termasuk gaji guru PPPK.
"Kami menerima aspirasi dari para guru PPPK dan sangat memahami keresahan mereka. Kami berharap Gubri Syamsuar dapat segera menuntaskan masalah ini, jangan sampai persoalan politik mengorbankan nasib para guru," tuturnya.
Askori juga menegaskan bahwa ia akan mendukung dan berdiri di barisan depan jika para guru PPPK memutuskan untuk melakukan aksi lebih lanjut.
"Keterlambatan pengesahan revisi perubahan APBD 2023 ini tidak hanya mengancam gaji guru, tapi juga gaji dari ribuan tenaga kesehatan dan PPPK lainnya di Bengkalis. Kami akan berjuang bersama mereka," pungkasnya.
