Riauaktual.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah menyetujui permintaan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk melanjutkan program Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi wartawan. Harapannya, program pelatihan SJI dapat diadakan kembali pada tahun 2024 dengan dukungan anggaran dari Kemendikbudristek.
Pernyataan ini disampaikan oleh Mendikbudristek Nabiel Makarim saat menerima kunjungan Pengurus PWI Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum Hendry Ch Bangun. Dalam pertemuan ini, hadir pula pengurus PWI lainnya, Ketua Bidang Pendidikan M Nasir, Wasekjen Raja Pane, serta beberapa senior PWI dan pengajar SJI, Marah Sakti Siregar. Dari pihak Kemendikbudristek, mendampingi Nadiem Makarim, antara lain Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Anang Ristanto, SE., MA, dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi Saryadi Guyatno.
Nadiem Makarim, saat menerima pengurus PWI Pusat di ruang kerjanya, mengungkapkan bahwa dia memiliki kenangan dengan organisasi PWI karena pernah tinggal di Kompleks PWI, Cipinang, Jakarta.
Ayah Nabiel Makarim, Nono Anwar Makarim, adalah salah satu tokoh pers nasional dan pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian KAMI. Sebagai wartawan dan tokoh angkatan '66, Nono Anwar Makarim sangat peduli dengan masalah pendidikan wartawan.
Setelah mendengar paparan dari Ketum PWI Hendry Ch Bangun dan pengajar SJI Marah Sakti, Nadiem Makarim, yang lebih suka disapa sebagai "Mas Menteri," memberikan respon positif.
Nadiem berpendapat bahwa SJI adalah program pelatihan jurnalistik yang sangat baik dan dilaksanakan oleh organisasi yang terpercaya, sehingga SJI pantas untuk dilanjutkan.
Sebelumnya, Nadiem juga bertanya tentang detail program SJI, pesertanya, dan berapa lama durasi pelatihannya.
Hendry menjelaskan bahwa peserta SJI terdiri dari wartawan muda dengan durasi pelatihan satu minggu. Selanjutnya, untuk redaktur, pelatihannya berlangsung selama tiga hari, sedangkan wartawan utama hanya satu hari. Yang menarik, pengajarnya adalah tokoh-tokoh pers dan wartawan senior, yang berbagi ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai perjuangan.
"SJI adalah program yang sangat bagus. Kami akan berusaha mengalokasikan anggaran agar program SJI dapat dilanjutkan," kata Nadiem.
Kegiatan SJI sempat berhenti tahun 2017/2018 karena ada kendala teknis di Kemendikbud setelah pejabat yang biasanya mengurusi SJI mutasi tugas. Sebelumnya, program SJI dibiayai oleh Kemendikbud dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1 miliar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi wartawan di berbagai daerah.
Mengenai pelatihan jurnalistik untuk wartawan di daerah-daerah, Nadiem mengusulkan beberapa ide yang dapat diselaraskan dengan kebijakan Kemendikbudristek. Salah satunya adalah melaksanakan pelatihan jurnalistik secara daring agar lebih banyak peserta yang dapat mengikuti dan biayanya lebih terjangkau.
"PWI juga memiliki potensi untuk membuat mini kampus. Konsep ini memungkinkan pembentukan universitas yang didukung oleh pemerintah tanpa membangun gedung sendiri. Dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Ini sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)," ujar Nadiem.
Untuk Program Kampus Merdeka, Kemendikbudristek akan menyediakan platform dan anggaran jika PWI berminat untuk membentuk mini universitas. "Tentang kurikulum, pengajar dapat dipersiapkan oleh PWI," tambah Nadiem.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan akan mempelajari dan mengevaluasi peluang kerjasama dengan Kemendikbudristek, terutama dalam hal pemerataan kompetensi wartawan di daerah-daerah serta kebutuhan organisasi PWI.
