Riauaktual.com - Ketua Kelompok Tani Radja Sima Abadi (RSA), Effendi Simatupang menagih janji Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di bawah pimpinan Siti Nurbaya untuk memediasi konflik kepemilikan lahan dengan Kelompok Tani Hutan Bersatu Abadi Jaya (HBAJ) yang dipimpin Hanafi sebagai ketua.
Sebab, konflik yang berlarut-larut itu menimbulkan adu fisik yang dialami anggota kelompok tani RSA. Dua orang anggota kelompok tani itu yakni Ahmad Ihsan Siahaan dan Marianus Mabileti.
Effendi mengaku lahan mereka seluas 1.300 hektare di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar Kiri Hilir. Dari jumlah itu terdapat 372 hektare lahan inti yang dikuasai kelompok tani RSA.
"Pada 16 dan 17 Desember 2023 lalu, tim KLHK turun ke Kantor Camat Kampar Kiri Hilir untuk konflik lahan antara kelompok tani kami dengan kelompok tani HBAJ. Perwakilan KLHK bernama Nanang selaku ketua Tim, mereka hanya di kantor camat saja dan tidak survei ke lapangan," kata Effendi Minggu (3/3).
Turunnya tim verifikasi Kementerian LHK bersama Gakkum DLHK Provinsi Riau yang dihadiri Agus pada hari Sabtu dan Minggu itu.
Ketua Kelompok Tani Radja Sima Abadi, Effendi Simatupang, menyatakan turunnya tim kementerian LHK dan Gakkum DLHK, untuk melakukan vertek (verifikasi tekhnis) atas kawasan dan kepemilikan lahan yang diklaim oleh Hanafi selaku Ketua Kelompok Tani HBAJ hanya di kantor camat.
Bahkan Effendi menyebut vertek tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada warga atau pemiliklahan.
"Jika mau dilakukan verifikasi atau vertek lahan, sebaiknya Kementerian LHK terlebih dulu melakukan verifikasi atas legal resmi (surat-surat lahan) yang dimiliki oleh Hanafi dengan kelompok tani, bukan dengan cara sepihak mengacu pada Hanafi," kata Effendi.
Effendi menyebutkan pihaknya siap untuk mengadu keabsahan atau kepemilikan kebun kelapa sawit seluas 1.300 hektare itu. Dia meminta agar KLHK memediasikan konflik tersebut sesuai janji Nanang selaku ketua Tim.
"Kami berharap ibu Menteri KLHK Siti Nurbaya agar memediasi konflik ini. Kemana lagi kami mau mengadu kalau bukan ke Kementerian. Kami siap adu keabsahan dokumen atas kepemilikan dan pengolahan lahan tersebut, biar terang benderang agar tidak terjadi lagi penganiayaan seperti yang dialami anggota kami," kata Effendi.
Effendi menyebutkan, dua orang anggotanya masih tidak sadarkan diri di Rumah Sakit Sansani dan RS Bhayangkara Polda Riau karena dikeroyok 20 orang diduga anggota kelompok Tani yang berkonflik dengan mereka.
"Kita sudah melaporkan puluhan orang yang diduga ikut terlibat atas penganiayaan dua anggota kami. Inilah akibatnya karena adanya oknum KLHK yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik," jelas Effendi.
Effendi menyampaikan Hanafi sebagai Ketua Kelompok Tani HBAJ dulunya merupakan anak buahnya. Tapi kini justru berseberangan dan diduga mah merampas lahan mereka dibantu oknum pejabat.
"Kami sesalkan dulu Hanafi itu anggota saya, tapi sekarang justru menyerang dan mau merampas lahan kelompok tani kami. Dia membuat kelompok tani sendiri yang baru dibuat tahun 2020. Sedangkan kelompo tani kami RSA berdiri sejak tahun 2014," katanya.
Effendi berharap Menteri Siti Nurbaya bersikap adil dengan memediasi konflik antar masyarakat itu untuk menghindari korban jiwa. Selain itu, Effendi mengatakan jika mediasi dilakukan KLHK, maka masyarakat tidak akan tertipu lagi dengan adanya klaim-klaim kepemilikan lahan tersebut.
"Kasihan masyarakat yang selama ini tertipu dengan adanya klaim-klaim kepemilikan lahan ini. Kepada siapa lagi kami mau mengadu selain ke Buk Menteri Siti Nurbaya. Kami tak ingin ada korban lagi atas kejadian ini," kata Effendi.
