Riauaktual.com - Dengan sisa waktu tiga bulan hingga akhir tahun 2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Riau menyoroti pentingnya meningkatkan capaian program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di berbagai kabupaten dan kota.
Dalam rapat reviu yang digelar pada Selasa (24/9/2024), Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia, menekankan bahwa meskipun capaian BKKBN Riau secara umum sudah mencapai 110 persen, terdapat ketimpangan di beberapa daerah, terutama di kecamatan tertentu yang capaian programnya masih rendah.
"Di beberapa kabupaten dan kota, capaiannya belum merata. Ada daerah yang menunjukkan hasil tinggi, namun ada juga yang masih tertinggal," ujar Mardalena saat membuka rapat reviu tersebut, yang dihadiri oleh 80 peserta dari berbagai mitra BKKBN.
Salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut adalah keterbatasan jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di beberapa daerah, terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
Namun, kondisi ini tidak berlaku untuk semua kecamatan, karena di kota-kota seperti Pekanbaru dan Dumai, capaian program sudah menggembirakan berkat jumlah petugas yang memadai.
Mardalena menekankan pentingnya daerah yang masih tertinggal untuk mengidentifikasi kendala spesifik yang mereka hadapi.
"Kami ingin mendengar langsung dari setiap daerah mengenai kendala yang dialami di lapangan, karena masalah di setiap tempat tentu berbeda," jelasnya.
Reviu ini juga akan menjadi ajang untuk memberikan masukan yang tepat guna menyelesaikan permasalahan di tingkat kecamatan, mengingat kinerja setiap daerah akan berdampak pada penilaian kinerja individu.
Dalam penilaian kinerja, BKKBN menggunakan beberapa indikator, di antaranya adalah modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dan unmet need. Saat ini, mCPR di Riau tercatat di angka 62,88 persen, sementara unmet need berada di angka 76 persen, dengan data terbaru masih menunggu pemutakhiran.
Terkait target yang harus dicapai, BKKBN menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan beban melebihi data yang ada di Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
"Kami tidak akan memberikan target di luar data yang sudah tersedia. Semua target kami didasarkan pada fakta, bukan tebakan," ujar Mardalena.
Sementara itu, Panitia Penyelenggara Arselan Syarif, SE, menambahkan bahwa BKKBN telah mensosialisasikan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di seluruh kabupaten dan kota di Riau.
Meski banyak mendapat dukungan dari kepala daerah, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi, khususnya dalam memahami angka stunting yang ditetapkan pemerintah.
Saat ini, prevalensi stunting di Riau berada di angka 13,6 persen, sedikit lebih baik dari target nasional sebesar 14 persen. Namun, beberapa kendala dalam penerapan RAN PASTI masih terlihat, terutama dalam hal realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di sub bidang Keluarga Berencana, yang hingga Agustus 2024 baru mencapai 44,89 persen. Sementara itu, capaian peserta KB baru di periode yang sama hanya sekitar 49,22 persen.
Menurut Arselan, rapat reviu ini diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bangga Kencana dan PPS hingga Agustus 2024, serta menyusun strategi dan rencana aksi akselerasi pelaksanaan program tersebut hingga akhir tahun.
"Kami berharap, dari kegiatan ini dapat dihasilkan strategi yang komprehensif untuk mempercepat pelaksanaan program Bangga Kencana dan PPS hingga akhir 2024," tuturnya. (PA)
