Riauaktual.com - Mabes Polri mulai geram dengan tudingan Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebut Djoko Tjandra adalah konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Hal itu sebagaimana pernyataan Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan itu didasarkan pada surat keterangan bebas Covid-19 Djoko Tjandra yang dikeluarkan Pusdokkes Polri.

Kadiv Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menyebut, apa yang dituduhkan IPW itu sangatlah tidak mendasar.

Pasalnya, pihaknya tidak merasa Djoko Candra sebagai konsultan di institusinya.

“Tidak benar itu (Djoko Candra konsultan),” kata Argo saat dihubungi Pojoksatu, Jumat (17/7/2020).

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini pun geram dengan IPW yang akhir-akhir ini kerap menyudutkan Korps Bayangkara ini dengan kasus Djoko Candara.

“Dasarnya apa (IPW bilang Djoko Candra konsultan Bareskri). Tanya ke dia aja,” tegas Argo.

Sebelumnya, Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengungkapkan, dari hasil penelurusan IPW ternyata Djoko Candra Merupakan sebagai konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Atas hal itulah, koruptor kelas kakap itu selalu mendapatkan keistimewaan di institusi Polri.

“Pantas saja dia mendapat keistimewaan luar biasa dan ‘karpet merah’ oleh institusi Polri yang seharusnya menangkapnya,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/7/2020).

Menurut Neta, status Djoko sebagai konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim itu terungkap dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri dengan nomor: Sket Covid – 19/1561/VI/2020/Setkes tanggal 19 Juni 2020.

Surat tersebut langsung ditandatangani oleh Dr Hambektanuhita dari Pusdokkes.

“Sangat ironis seorang buronan yang paling dicari bangsa Indonesia bukannya ditangkap Bareskrim Polri tapi malah dijadikan konsultan. Sungguh luar biasa kinerja Bareskrim Polri ini,” ungkap Neta.

Karena itu Neta menilai, kasus koruptor yang melibatkan Djoko Candra itu sulit untuk dibongkar sampai ke akarnya.

Pasalnya, kasus tersebut merupakan persekongkolan jahat para jendral untuk melindungi buronan kelas kakap Djoko Candra.

Akan tetapi, Neta pesimis dugaan persekongkolan pada oknum jendral itu bisa dibongkar.

“Apakah persekongkolan jahat ini bisa dibongkar dan diusut tuntas? IPW tidak yakin,” tuturnya.

Ia lantas menyinggung sikap Presiden Jokowi yang dinilainya kurang merespon kasus ini.

“Apalagi Presiden Jokowi hanya slow-slow saja melihat kasus Joko Tjandra yang diberi keistimewaan dan karpet merah oleh para jenderal Polri ini,” pungkas Neta.

Sumber: pojoksatu.id