Riauaktual.com - Sejumlah 43 anak tewas akibat kekerasan militer Myanmar yang berusaha meredam aksi demonstrasi antikudeta. Seperti dilaporkan forbes.com, Kamis (1/4), jumlah anak yang menjadi korban tewas diungkap dalam laporan Kelompok Kemanusiaan Save the Children.

Organisasi kemanusiaan internasional itu menyatakan pasukan bersenjata di Myanmar telah membunuh lebih dari 40 anak dalam dua bulan sejak kudeta militer membuat negara itu menjadi kacau. Organisasi itu menyebut jumlah anak yang terluka secara fisik tidak diketahui tetapi “kemungkinan besar akan menjadi signifikan. 

Save the Children menyatakan total 15 anak di bawah usia 16 tahun termasuk di antara korban jiwa, termasuk seorang anak berusia 13 tahun yang ditembak di Yangon saat bermain di jalan.

Satu anak lain yang mengalami cedera dilaporkan adalah bocah berusia 1 tahun terluka akibat peluru karet yang mengenai matanya.

Organisasi bantuan lain, Free Burma Rangers, melaporkan awal pekan ini bahwa seorang anak laki-laki berusia 5 tahun tewas dalam pemboman pada hari Minggu oleh militer Myanmar. Pengeboman itu juga mengakibatkan luka di wajah seorang gadis berusia 12 tahun yang terkena pecahan peluru.

Pada Kamis (1/4), BBC melaporkan bahwa keluarga seorang gadis berusia 7 tahun di Mandalay mengatakan dia dibunuh pada akhir Maret oleh polisi ketika dia berlari ke arah ayahnya dalam penggerebekan di rumah mereka.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik, total 536 orang telah dipastikan terbunuh pada Rabu (31/3), dengan tambahan 2.729 orang ditahan.

"Anak-anak yang tidak bersalah memiliki masa depan mereka secara brutal dan tidak perlu direnggut dari mereka. Keluarga yang berduka, di antara mereka adalah anak-anak kecil yang telah melihat saudara kandung meninggal, menderita kehilangan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Jelas bahwa Myanmar bukan lagi tempat yang aman untuk anak-anak,” kata Save The Children.

Di bawah komando pemimpin Jenderal Min Aung Hlaing, militer Myanmar menguasai negara itu dalam kudeta pada 1 Februari. Junta mengklaim, tanpa bukti, bahwa kecurangan pemilih yang meluas bertanggung jawab atas Liga Nasional untuk Partai Demokrasi yang memenangkan pemilihan umum yang
diadakan pada November 2020.

Sumber: BeritaSatu.com