Riaauktual.com - Itu terkait surat somasi yang dilayangkan Ade Armando kepada Edy Soeparno perihal cuitanya soal penista agama.

Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan bahwa Anggota DPR memiliki hak imunitas atau kebal hukum.

“Perlu saya tegaskan kepada Ade Armando bahwa Edy Soeparno sebagai Anggota DPR punyak hak imunitas,” kata Habiburokhman sebagaimana dikutip dari Pojoksatu.id, Senin (18/4/2022).

Politisi Partai Gerindra itu pun menyinggung Pasal 224 UU MD3.

Di dalam pasal tersebut dijelaskan anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan.

“Anggota DPR, tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan,” ujarnya.

Kemudian soal pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis.

Entah itu dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

“Kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR,” terangnya.

Karena itu, kata Habiburokhman, Edy Soeparno memiliki kebebasan berbicara di muka umum dan tidak bisa dipindanakan.

“Jadi jelas hak imunitas Saudara Eddy Suparno selaku anggota DPR meliputi kebebasan berbicara (freedom of speech) dan kebebasan dalam berakttivitas (freedom of activity),” ucapnya.

“Dan karenanya terhadap Saudara Eddy Suparno tidak bisa dilakukan proses hukum terkait ucapannya tersebut,” sambungnya.

Anak buah Prabowo Subianto itu menyarankan kepada siapapun yang keberatan dengan ucapan seorang anggota DPR yang menjalankan tugas agar membantah saja ucapan tersebut dengan argumentasi yang tepat.

“Karenanya pihak Ade Armando tak perlu mengancam-ancam karena anggota DPR mengemban mandat rakyat dalam beraktivitas,” tandasnya.